KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

Pidana›Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

32 ViewsHuruf K

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik merupakan istilah penting dalam hukum tindak pidana kekerasan seksual. Entri ini membantu pembaca memahami pengertian, ruang lingkup, dasar hukum, serta penggunaannya dalam konteks hukum Indonesia.

Pengertian Singkat

Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik adalah perbuatan bermuatan seksual yang dilakukan melalui sistem elektronik dalam bentuk yang dilarang UU TPKS.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik adalah perbuatan bermuatan seksual yang dilakukan melalui sistem elektronik dalam bentuk yang dilarang UU TPKS.

Pengertian Menurut Peraturan

Secara normatif, Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:

Pasal 1, Pasal 4, dan ketentuan TPKS terkait — Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Ketentuan tersebut menjadi rujukan utama untuk memahami Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dalam entri Kamus Hukum ini.
Catatan penerapan: UU 12/2022 berstatus berlaku dan mengatur pencegahan, penanganan, pelindungan, pemulihan korban, serta penegakan hukum TPKS.

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur dan syarat hukum tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik.

Pasal 1, Pasal 4, dan ketentuan TPKS terkait — Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Ketentuan tersebut menjadi rujukan utama untuk memahami Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dalam entri Kamus Hukum ini.

Catatan penerapan

UU 12/2022 berstatus berlaku dan mengatur pencegahan, penanganan, pelindungan, pemulihan korban, serta penegakan hukum TPKS.

Jelajahi Portal Regulasi →

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh hipotetis — Dalam suatu keadaan yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, terdapat fakta yang berkaitan dengan perbuatan bermuatan seksual yang dilakukan melalui sistem elektronik dalam bentuk yang dilarang UU TPKS. Apabila unsur, persyaratan, kewenangan, dan prosedur yang ditentukan hukum terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik. Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Penilaian kasus nyata harus berdasarkan naskah hukum yang berlaku dan fakta konkret.