KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

UPTD PPA

Pidana›Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

8 ViewsHuruf U

UPTD PPA merupakan istilah penting dalam hukum tindak pidana kekerasan seksual. Entri ini membantu pembaca memahami pengertian, ruang lingkup, dasar hukum, serta penggunaannya dalam konteks hukum Indonesia.

Pengertian Singkat

UPTD PPA merupakan istilah penting dalam hukum tindak pidana kekerasan seksual. Entri ini membantu pembaca memahami pengertian, ruang lingkup, dasar hukum, serta penggunaannya dalam konteks hukum Indonesia.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian UPTD PPA serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang menyelenggarakan layanan bagi perempuan dan anak, termasuk layanan yang relevan bagi korban TPKS sesuai kewenangan.

Uraian ini merupakan penjelasan editorial yang disusun dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Untuk penerapan pada perkara, permohonan, layanan, atau kebijakan tertentu, pengertian harus dibaca bersama rumusan pasal yang berlaku, peraturan pelaksana, putusan pengadilan yang relevan, dan fakta konkret.

Pengertian Menurut Peraturan

Secara normatif, UPTD PPA harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:

Pasal 1, Pasal 4, dan ketentuan TPKS terkait — Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Ketentuan tersebut menjadi rujukan utama untuk memahami UPTD PPA dalam entri Kamus Hukum ini.
Catatan penerapan: UU 12/2022 berstatus berlaku dan mengatur pencegahan, penanganan, pelindungan, pemulihan korban, serta penegakan hukum TPKS.

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur tersedia untuk Member Premium.Buka Premium →

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan UPTD PPA.

Pasal 1, Pasal 4, dan ketentuan TPKS terkait — Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Ketentuan tersebut menjadi rujukan utama untuk memahami UPTD PPA dalam entri Kamus Hukum ini.

Catatan penerapan

UU 12/2022 berstatus berlaku dan mengatur pencegahan, penanganan, pelindungan, pemulihan korban, serta penegakan hukum TPKS.

Jelajahi Portal Regulasi →

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di Premium.Buka Premium →

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan UPTD PPA dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh hipotetis — Dalam suatu keadaan yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, terdapat fakta yang berkaitan dengan unit pelaksana teknis daerah yang menyelenggarakan layanan bagi perempuan dan anak, termasuk layanan yang relevan bagi korban TPKS sesuai kewenangan. Apabila unsur, persyaratan, kewenangan, dan prosedur yang ditentukan hukum terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep UPTD PPA.

Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Penilaian kasus nyata harus berdasarkan naskah hukum yang berlaku dan fakta konkret.