Kepolisian Daerah merupakan istilah penting dalam hukum kepolisian. Entri ini menjelaskan pengertian, konteks, dasar hukum, contoh hipotetis, dan istilah terkait secara ringkas.
Pengertian Singkat
Kepolisian Daerah adalah istilah yang digunakan dalam hukum kepolisian untuk menjelaskan aspek yang berkaitan dengan fungsi dan tugas Polri, kewenangan, penyelidikan, penyidikan, pelayanan masyarakat, etika, disiplin, pengawasan, atau kerja sama kepolisian.
Definisi Lengkap
Berikut pengertian Kepolisian Daerah serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Kepolisian Daerah adalah istilah yang digunakan dalam hukum kepolisian untuk menjelaskan aspek yang berkaitan dengan fungsi dan tugas Polri, kewenangan, penyelidikan, penyidikan, pelayanan masyarakat, etika, disiplin, pengawasan, atau kerja sama kepolisian. Ruang lingkup dan akibat hukumnya harus ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku, dokumen, kewenangan lembaga, hubungan para pihak, serta fakta konkret.
Pengertian Menurut Peraturan
Secara normatif, Kepolisian Daerah harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Kepolisian Daerah.
01
UU 2/2002 berstatus berlaku dan telah diubah terakhir dengan UU 5/2026; penerapannya juga harus memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan termasuk Putusan 114/PUU-XXIII/2025.
Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.
Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.
Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.
Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM
♛
Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Kepolisian Daerah dalam situasi yang mungkin terjadi.
01
Contoh Penerapan
Contoh hipotetis: Penyidik menerima laporan tentang peristiwa yang diduga berkaitan dengan “Kepolisian Daerah”. Mereka mengumpulkan keterangan, dokumen, dan barang bukti lalu mencocokkan fakta dengan unsur hukum istilah tersebut. Status atau akibat pidana baru dapat ditentukan setelah unsur, kewenangan, prosedur, dan bukti yang relevan benar-benar terpenuhi.
Yang Bukan Termasuk PREMIUM
♛
Bagian ini merupakan analisis lanjutan MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.
Pertanyaan dan jawaban dasar tentang Kepolisian Daerah dapat dibaca semua pengunjung.
QApa yang dimaksud dengan Kepolisian Daerah?
A
Kepolisian Daerah adalah istilah yang digunakan dalam hukum kepolisian untuk menjelaskan aspek yang berkaitan dengan fungsi dan tugas Polri, kewenangan, penyelidikan, penyidikan, pelayanan masyarakat, etika, disiplin, pengawasan, atau kerja sama kepolisian. Ruang lingkup dan akibat hukumnya harus ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku, dokumen, kewenangan lembaga, hubungan para pihak, serta fakta konkret.
Hukum IndonesiaKeamanan, Pertahanan & KebencanaanKepolisian & KamtibmasKepolisian Daerah
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Kepolisian Daerah? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Kepolisian Daerah? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.