KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Kompensasi

Acara & Peradilan›Keadilan Restoratif & Hak Korban

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

80 ViewsHuruf K

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

Kompensasi merupakan salah satu istilah hukum yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, pemberitaan, dokumen, transaksi, atau proses peradilan. Entri ini menjelaskan pengertian, konteks, dasar hukum, contoh hipotetis, dan istilah terkait secara ringkas.

Pengertian Singkat

Kompensasi merupakan salah satu istilah hukum yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, pemberitaan, dokumen, transaksi, atau proses peradilan. Entri ini menjelaskan pengertian, konteks, dasar hukum, contoh hipotetis, dan istilah terkait secara ringkas.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Kompensasi serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

ganti kerugian atau pembayaran kepada korban melalui mekanisme negara dalam keadaan yang ditentukan undang-undang, berbeda dari restitusi yang dibebankan kepada pihak yang bertanggung jawab.

Pengertian Menurut Peraturan

Secara normatif, Kompensasi harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:

Rujukan utama adalah UU 3/2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban serta UU 20/2025 tentang KUHAP. UU 3/2026 berlaku sejak 20 Mei 2026 dan mencabut UU 13/2006 sebagaimana diubah dengan UU 31/2014.

Buka UU Nomor 3 Tahun 2026 →

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur dan syarat hukum tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Kompensasi.

Rujukan Hukum

Rujukan utama adalah UU 3/2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban serta UU 20/2025 tentang KUHAP. UU 3/2026 berlaku sejak 20 Mei 2026 dan mencabut UU 13/2006 sebagaimana diubah dengan UU 31/2014.

Jelajahi Portal Regulasi →

Bunyi Pasal dan Dasar Hukum Terverifikasi

Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.

Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.

Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Kompensasi dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh hipotetis: Seseorang atau kelompok mengajukan kebutuhan yang berkaitan dengan “Kompensasi”. Penyelenggara memeriksa identitas, kondisi pemohon, kriteria penerima, dokumen pendukung, dan kewenangan program sebelum memberikan keputusan atau layanan. Hasilnya harus mengikuti syarat yang telah ditentukan oleh aturan.