Pedagang Aset Keuangan Digital: Pengertian, Dasar Hukum & Contoh |…

Pengertian Singkat

Pedagang Aset Keuangan Digital merupakan istilah penting dalam hukum aset keuangan digital dan aset kripto. Entri ini menjelaskan pengertian, konteks, dasar hukum, contoh hipotetis, dan istilah terkait secara ringkas.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Pedagang Aset Keuangan Digital serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Pedagang Aset Keuangan Digital adalah istilah yang digunakan dalam hukum aset keuangan digital dan aset kripto untuk menjelaskan aspek yang berkaitan dengan kelembagaan penyelenggara, perizinan, perdagangan, derivatif, kliring, penyimpanan, pelindungan konsumen, pelaporan, pengawasan, atau sistem perdagangan aset digital. Ruang lingkup dan akibat hukumnya harus ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku, dokumen, kewenangan lembaga, hubungan para pihak, serta fakta konkret.

Uraian ini merupakan penjelasan editorial untuk pendidikan hukum dan bukan kutipan verbatim dari satu pasal.

Pengertian Menurut Peraturan

Secara normatif, Pedagang Aset Keuangan Digital harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:

Pengawasan aset keuangan digital dan kripto berada pada OJK; POJK 23/2025 memperluas dan memperkuat pengaturan termasuk perdagangan derivatif aset keuangan digital.: Rujukan utama: POJK Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto sebagaimana diubah dengan POJK Nomor 23 Tahun 2025, berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK. Penerapan pada perkara atau kegiatan nyata harus memperhatikan perubahan regulasi, peraturan pelaksana, putusan pengadilan, dan fakta yang relevan.

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur tersedia untuk Member Premium.Buka Premium →

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Pedagang Aset Keuangan Digital.

01

Pengawasan aset keuangan digital dan kripto berada pada OJK; POJK 23/2025 memperluas dan memperkuat pengaturan termasuk perdagangan derivatif aset keuangan digital.

Rujukan utama: POJK Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto sebagaimana diubah dengan POJK Nomor 23 Tahun 2025, berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK. Penerapan pada perkara atau kegiatan nyata harus memperhatikan perubahan regulasi, peraturan pelaksana, putusan pengadilan, dan fakta yang relevan.

Jelajahi Portal Regulasi →

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di Premium.Buka Premium →

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Pedagang Aset Keuangan Digital dalam situasi yang mungkin terjadi.

01

Contoh Penerapan

Contoh hipotetis — Dalam suatu kegiatan atau sengketa terdapat persoalan mengenai Pedagang Aset Keuangan Digital. Untuk menilai penerapannya dalam Aset Keuangan Digital & Kripto, perlu diperiksa kronologi, dokumen, bukti, kewenangan pihak atau lembaga, serta ketentuan terbaru. Contoh ini bersifat edukatif dan bukan pendapat hukum untuk kasus tertentu.