KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Pembredelan atau Pelarangan Penyiaran

Teknologi, Data, Pers & Komunikasi›Pers

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

56 ViewsHuruf P

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

Pembredelan atau Pelarangan Penyiaran dalam konteks UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum menurut lingkup UU Pers. Dasar definisinya terdapat pada Pasal 1 angka 9; contoh, hak, atau prosedur terkait harus dibaca menurut pasal lain yang relevan.

Pengertian Singkat

Pembredelan atau Pelarangan Penyiaran adalah penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum menurut lingkup UU Pers. Dasar: Pasal 1 angka 9 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Pembredelan atau Pelarangan Penyiaran serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Pembredelan atau Pelarangan Penyiaran adalah penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum menurut lingkup UU Pers.

Ketentuan definisi utama adalah Pasal 1 angka 9 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Berhentinya media secara sukarela atau karena alasan usaha tidak otomatis merupakan pembredelan.

Pengertian Menurut Peraturan

Definisi normatif: Pasal 1 angka 9 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan pengertian Pembredelan atau Pelarangan Penyiaran sebagai penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum menurut lingkup UU Pers.

Buka UU Nomor 40 Tahun 1999 →Baca Pasal 1 →

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur dan syarat hukum tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Pembredelan atau Pelarangan Penyiaran.

Dasar definisi: Pasal 1 angka 9 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Rujukan undang-undang

Lihat halaman resmi undang-undang.

Jelajahi Portal Regulasi →

Bunyi Pasal dan Dasar Hukum Terverifikasi

Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.

Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.

1 rujukan tambahan masih berupa kandidat/perlu pemeriksaan. Bunyi pasalnya tidak ditampilkan sebagai kutipan terverifikasi.

Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Pembredelan atau Pelarangan Penyiaran dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh hipotetis — Dalam suatu situasi yang tunduk pada UU 40/1999 tentang Pers, terdapat keadaan yang secara faktual menunjukkan penghentian penerbitan, peredaran, atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum. Jika unsur dan persyaratan hukumnya terpenuhi, keadaan tersebut dapat dibahas menggunakan istilah Pembredelan atau Pelarangan Penyiaran.

Contoh ini hanya untuk pendidikan hukum. Penilaian terhadap perkara nyata harus dilakukan berdasarkan fakta, bukti, kewenangan lembaga, dan ketentuan hukum yang berlaku.