KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Pemotongan THR

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

124 ViewsHuruf P

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

Pemotongan THR merupakan masalah hukum praktis dalam bidang ketenagakerjaan. Pemotongan THR adalah pengurangan jumlah Tunjangan Hari Raya yang seharusnya dibayarkan kepada pekerja.

Yang perlu diperhatikan adalah konteks kejadian, bukti yang tersedia, hubungan para pihak, serta aturan yang benar-benar berlaku pada situasi tersebut.

Pengertian Singkat

Pemotongan THR adalah pengurangan jumlah Tunjangan Hari Raya yang seharusnya dibayarkan kepada pekerja.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Pemotongan THR serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

THR memiliki aturan khusus mengenai penerima, besaran, dan waktu pembayaran. Potongan tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan kebijakan sepihak tanpa dasar yang sah. Jika perusahaan menganggap ada perhitungan tertentu, dasar dan rinciannya harus dapat dijelaskan.

Pengertian Menurut Peraturan

Pemotongan THR tidak selalu merupakan frasa yang didefinisikan secara harfiah dalam satu pasal. Dalam kerangka UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023; PP Nomor 35 Tahun 2021; Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan, persoalan ini dinilai melalui hubungan kerja, prosedur, hak pekerja, kewajiban perusahaan, dan penyelesaian perselisihan. Karena itu, penerapan hukumnya harus mengikuti unsur dan fakta konkretnya, bukan hanya nama istilahnya.

Buka UU Nomor 13 Tahun 2003 →

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur dan syarat hukum tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Pemotongan THR.

UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023; PP Nomor 35 Tahun 2021; Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan

Jelajahi Portal Regulasi →

Bunyi Pasal dan Dasar Hukum Terverifikasi

Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.

Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.

Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Pemotongan THR dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh: Perusahaan membayar THR hanya 70% dengan alasan “penyesuaian perusahaan” tanpa dasar yang jelas. Pekerja meminta perhitungan dan dasar potongan.