Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
Penggeledahan merupakan salah satu istilah hukum yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, pemberitaan, dokumen, transaksi, atau proses peradilan. Entri ini menjelaskan pengertian, konteks, dasar hukum, contoh hipotetis, dan istilah terkait secara ringkas.
Penggeledahan merupakan salah satu istilah hukum yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, pemberitaan, dokumen, transaksi, atau proses peradilan. Entri ini menjelaskan pengertian, konteks, dasar hukum, contoh hipotetis, dan istilah terkait secara ringkas.
Berikut pengertian Penggeledahan serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
tindakan pejabat berwenang untuk memeriksa badan, pakaian, tempat, sistem elektronik, atau objek lain sesuai jenis dan syarat yang ditentukan hukum acara.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Penggeledahan.
Rujukan utama adalah UU 20/2025 tentang KUHAP yang berlaku sejak 2 Januari 2026 dan mencabut UU 8/1981. Penerapan konkret harus mengikuti tahapan perkara, kewenangan pejabat, syarat prosedural, bukti, dan ketentuan pelaksana yang berlaku.
Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.
Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.
1 rujukan tambahan masih berupa kandidat/perlu pemeriksaan. Bunyi pasalnya tidak ditampilkan sebagai kutipan terverifikasi.
Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Penggeledahan dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh hipotetis: Penyidik menerima laporan tentang peristiwa yang diduga berkaitan dengan “Penggeledahan”. Mereka mengumpulkan keterangan, dokumen, dan barang bukti lalu mencocokkan fakta dengan unsur hukum istilah tersebut. Status atau akibat pidana baru dapat ditentukan setelah unsur, kewenangan, prosedur, dan bukti yang relevan benar-benar terpenuhi.
Jelajahi konteks hukum yang terhubung dengan Penggeledahan tanpa harus memulai pencarian dari awal.
Tautan dokumen sumber hukum yang dapat ditelusuri secara bebas. Pencantuman tautan tidak berarti semua isi artikel otomatis sudah diverifikasi.
Sumber resmi — UU 20/2025: Sumber Resmi↗
Pertanyaan dan jawaban dasar tentang Penggeledahan dapat dibaca semua pengunjung.
tindakan pejabat berwenang untuk memeriksa badan, pakaian, tempat, sistem elektronik, atau objek lain sesuai jenis dan syarat yang ditentukan hukum acara.
Rujukan utama entri ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ketentuan spesifik harus ditentukan menurut konteks, fakta, dan perkembangan hukum yang berlaku.
Tidak selalu. Makna dan akibat hukum suatu istilah dapat bergantung pada bidang hukum, jenis perkara, hubungan para pihak, tahap proses, dan peraturan khusus yang berlaku.
Periksa kronologi, dokumen, bukti, pihak yang terlibat, kewenangan lembaga, tenggat waktu, serta peraturan terbaru yang secara khusus mengatur persoalan tersebut.
Kelengkapan struktur: 95% · Indikator konten, bukan persetujuan hukum
Aktifkan notifikasi untuk menerima berita terkini dan informasi penting langsung di perangkat Anda.
Telusuri aturan terkait, simpan catatan, dan bangun riset hukum yang lebih terarah dari istilah ini.
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Penggeledahan? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.