KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Perkawinan di Luar Negeri bagi WNI

Keluarga, Anak & Kependudukan›Perkawinan & Hukum Keluarga

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

56 ViewsHuruf P

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

Perkawinan di Luar Negeri bagi WNI merupakan istilah penting dalam hukum perkawinan dan keluarga. Entri ini menjelaskan pengertian, konteks, dasar hukum, contoh hipotetis, dan istilah terkait secara ringkas.

Pengertian Singkat

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Perkawinan di Luar Negeri bagi WNI serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Perkawinan di Luar Negeri bagi WNI adalah istilah yang digunakan dalam hukum perkawinan dan keluarga untuk menjelaskan aspek yang berkaitan dengan syarat perkawinan, pencatatan, dispensasi, pencegahan, pembatalan, perjanjian perkawinan, harta, anak, perceraian, nafkah, atau pengasuhan. Ruang lingkup dan akibat hukumnya harus ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku, dokumen, kewenangan lembaga, hubungan para pihak, serta fakta konkret.

Pengertian Menurut Peraturan

Secara normatif, Perkawinan di Luar Negeri bagi WNI harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:

UU Perkawinan berstatus berlaku; UU 16/2019 mengubah batas usia perkawinan dan penerapannya harus memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi terkait.: Rujukan utama: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dibaca bersama putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Penerapan pada perkara atau kegiatan nyata harus memperhatikan perubahan regulasi, peraturan pelaksana, putusan pengadilan, dan fakta yang relevan.

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur dan syarat hukum tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Perkawinan di Luar Negeri bagi WNI.

UU Perkawinan berstatus berlaku; UU 16/2019 mengubah batas usia perkawinan dan penerapannya harus memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi terkait.

Baca Regulasi di MIMBAR HUKUM Rujukan utama: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dibaca bersama putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Penerapan pada perkara atau kegiatan nyata harus memperhatikan perubahan regulasi, peraturan pelaksana, putusan pengadilan, dan fakta yang relevan.

Jelajahi Portal Regulasi →

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Perkawinan di Luar Negeri bagi WNI dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh hipotetis: Sebuah keluarga menghadapi persoalan yang berkaitan dengan “Perkawinan di Luar Negeri bagi WNI”. Para pihak memeriksa hubungan keluarga, dokumen resmi, kepentingan pihak yang dilindungi, dan aturan yang berlaku. Penyelesaian harus mempertimbangkan status hukum serta prosedur yang ditentukan, bukan hanya kebiasaan keluarga.