KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Permintaan SP2HP

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

116 ViewsHuruf P

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

Permintaan SP2HP merupakan masalah hukum praktis dalam bidang polisi & proses pidana. Permintaan SP2HP adalah permintaan pelapor untuk memperoleh Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan atau informasi perkembangan penanganan perkara sesuai mekanisme kepolisian.

Yang perlu diperhatikan adalah konteks kejadian, bukti yang tersedia, hubungan para pihak, serta aturan yang benar-benar berlaku pada situasi tersebut.

Pengertian Singkat

Permintaan SP2HP adalah permintaan pelapor untuk memperoleh Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan atau informasi perkembangan penanganan perkara sesuai mekanisme kepolisian.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Permintaan SP2HP serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

SP2HP membantu pelapor mengetahui tahapan dan perkembangan perkara, tetapi isi dan waktu pemberiannya mengikuti ketentuan serta keadaan penyidikan. Pelapor sebaiknya menyebut nomor laporan dan identitas perkara ketika meminta informasi.

Pengertian Menurut Peraturan

Permintaan SP2HP tidak selalu merupakan frasa yang didefinisikan secara harfiah dalam satu pasal. Dalam kerangka UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP (berlaku sejak 2 Januari 2026); UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2024; PP Nomor 71 Tahun 2019, persoalan ini dinilai melalui kewenangan aparat, hak pihak dalam proses pidana, pembuktian, dan prosedur KUHAP. Karena itu, penerapan hukumnya harus mengikuti unsur dan fakta konkretnya, bukan hanya nama istilahnya.

Buka UU Nomor 20 Tahun 2025 →

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur dan syarat hukum tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Permintaan SP2HP.

UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP (berlaku sejak 2 Januari 2026); UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2024; PP Nomor 71 Tahun 2019

Jelajahi Portal Regulasi →

Bunyi Pasal dan Dasar Hukum Terverifikasi

Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.

Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.

Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Permintaan SP2HP dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh: Setelah beberapa minggu tidak memperoleh kabar, pelapor menghubungi penyidik dengan menyebut nomor laporan dan meminta SP2HP agar mengetahui tindakan yang telah dilakukan.