KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Prosedur Akta Pemberian Hak Tanggungan

Agraria, Perumahan & Konstruksi›Pendaftaran Tanah & PPAT

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

24 ViewsHuruf P

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

Prosedur Akta Pemberian Hak Tanggungan merupakan istilah penting dalam hukum pertanahan dan pendaftaran tanah. Entri ini menjelaskan pengertian, konteks, dasar hukum, contoh hipotetis, dan istilah terkait secara ringkas.

Pengertian Singkat

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Prosedur Akta Pemberian Hak Tanggungan serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Prosedur Akta Pemberian Hak Tanggungan adalah istilah yang digunakan dalam hukum pertanahan dan pendaftaran tanah untuk menjelaskan aspek yang berkaitan dengan pendaftaran pertama kali, pemeliharaan data, pengukuran, sertipikat, peralihan hak, pembebanan, blokir, sita, atau pembuatan akta oleh PPAT. Ruang lingkup dan akibat hukumnya harus ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku, dokumen, kewenangan lembaga, hubungan para pihak, serta fakta konkret.

Pengertian Menurut Peraturan

Secara normatif, Prosedur Akta Pemberian Hak Tanggungan harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:

PP 24/1997 tetap menjadi dasar pendaftaran tanah dengan perubahan tertentu melalui PP 18/2021; PP 18/2021 berstatus berlaku.: Rujukan utama: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Penerapan pada perkara atau kegiatan nyata harus memperhatikan perubahan regulasi, peraturan pelaksana, putusan pengadilan, dan fakta yang relevan.

Buka UU Nomor 5 Tahun 1960 →

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur dan syarat hukum tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Prosedur Akta Pemberian Hak Tanggungan.

PP 24/1997 tetap menjadi dasar pendaftaran tanah dengan perubahan tertentu melalui PP 18/2021; PP 18/2021 berstatus berlaku.

Baca Regulasi di MIMBAR HUKUM Rujukan utama: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Penerapan pada perkara atau kegiatan nyata harus memperhatikan perubahan regulasi, peraturan pelaksana, putusan pengadilan, dan fakta yang relevan.

Jelajahi Portal Regulasi →

Bunyi Pasal dan Dasar Hukum Terverifikasi

Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.

Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.

Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Prosedur Akta Pemberian Hak Tanggungan dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh hipotetis: Sebuah instansi atau pelaku usaha hendak melakukan kegiatan yang tunduk pada “Prosedur Akta Pemberian Hak Tanggungan”. Sebelum bertindak, mereka memeriksa tahapan, syarat, dokumen, tenggat, dan pihak yang berwenang. Pelaksanaan kemudian dibandingkan dengan aturan tersebut untuk menentukan apakah proses telah dijalankan dengan benar.