KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Tanda Tangan Dipindai

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

132 ViewsHuruf T

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

Tanda Tangan Dipindai merupakan masalah hukum praktis dalam bidang perjanjian & transaksi. Tanda tangan dipindai adalah gambar hasil pemindaian tanda tangan basah yang ditempelkan pada dokumen elektronik. Ia berbeda dari tanda tangan digital berbasis kriptografi.

Yang perlu diperhatikan adalah konteks kejadian, bukti yang tersedia, hubungan para pihak, serta aturan yang benar-benar berlaku pada situasi tersebut.

Pengertian Singkat

Tanda tangan dipindai adalah gambar hasil pemindaian tanda tangan basah yang ditempelkan pada dokumen elektronik. Ia berbeda dari tanda tangan digital berbasis kriptografi.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Tanda Tangan Dipindai serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Gambar tanda tangan dapat berfungsi sebagai bukti adanya persetujuan dalam konteks tertentu, tetapi lebih mudah disalin dan dipakai ulang. Karena itu keaslian, sumber dokumen, komunikasi para pihak, serta cara gambar ditempelkan perlu diperiksa bila terjadi sengketa.

Pengertian Menurut Peraturan

Tanda Tangan Dipindai tidak selalu merupakan frasa yang didefinisikan secara harfiah dalam satu pasal. Dalam kerangka UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2024; PP Nomor 71 Tahun 2019, persoalan ini dinilai melalui hak, kewajiban, bukti, prosedur, dan akibat hukum yang relevan. Karena itu, penerapan hukumnya harus mengikuti unsur dan fakta konkretnya, bukan hanya nama istilahnya.

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur dan syarat hukum tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Tanda Tangan Dipindai.

UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2024; PP Nomor 71 Tahun 2019

Jelajahi Portal Regulasi →

Bunyi Pasal dan Dasar Hukum Terverifikasi

Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.

Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.

Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Tanda Tangan Dipindai dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh: Seorang pihak mengirim kontrak PDF dengan gambar tanda tangan yang sebelumnya dipindai. Jika kemudian menyangkal pernah menyetujui kontrak, bukti email dan riwayat dokumen menjadi penting.