KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Tanggung Jawab Pemerintah terhadap HAM

HAM, Sosial & Perlindungan Kelompok›Hak Asasi Manusia

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

152 ViewsHuruf T

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

Tanggung Jawab Pemerintah terhadap HAM merupakan istilah penting dalam hukum hak asasi manusia. Entri ini membantu pembaca memahami makna, ruang lingkup, dasar hukum, dan penggunaannya dalam konteks hukum Indonesia.

Pengertian Singkat

Tanggung Jawab Pemerintah terhadap HAM adalah kewajiban pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Tanggung Jawab Pemerintah terhadap HAM serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Tanggung Jawab Pemerintah terhadap HAM adalah kewajiban pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.

Pengertian Menurut Peraturan

Secara normatif, Tanggung Jawab Pemerintah terhadap HAM harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:

Ketentuan kewajiban pemerintah — Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: Ketentuan ini menjadi rujukan utama untuk memahami Tanggung Jawab Pemerintah terhadap HAM dalam entri Kamus Hukum ini.
Catatan penerapan: UU 39/1999 berstatus berlaku. Penerapan hak tertentu perlu dibaca bersama UUD 1945, undang-undang khusus, serta putusan pengadilan yang relevan.

Buka UU Nomor 39 Tahun 1999 →

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur dan syarat hukum tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Tanggung Jawab Pemerintah terhadap HAM.

Ketentuan kewajiban pemerintah — Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Ketentuan ini menjadi rujukan utama untuk memahami Tanggung Jawab Pemerintah terhadap HAM dalam entri Kamus Hukum ini.

Catatan penerapan

Baca Regulasi di MIMBAR HUKUM UU 39/1999 berstatus berlaku. Penerapan hak tertentu perlu dibaca bersama UUD 1945, undang-undang khusus, serta putusan pengadilan yang relevan.

Jelajahi Portal Regulasi →

Bunyi Pasal dan Dasar Hukum Terverifikasi

Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.

Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.

Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Tanggung Jawab Pemerintah terhadap HAM dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh hipotetis — Dalam situasi yang tunduk pada UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, terdapat fakta yang menunjukkan kewajiban pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan. Apabila unsur dan persyaratan hukumnya terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Tanggung Jawab Pemerintah terhadap HAM. Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum, bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Penilaian kasus nyata harus berdasarkan naskah hukum yang berlaku, alat bukti, kewenangan lembaga, dan keadaan faktual.