Virtual Asset Service Provider merupakan istilah penting dalam pencegahan dan pemberantasan pencucian uang. Entri ini menjelaskan pengertian, konteks, dasar hukum, contoh hipotetis, dan istilah terkait secara ringkas.
Berikut pengertian Virtual Asset Service Provider serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Virtual Asset Service Provider adalah istilah yang digunakan dalam pencegahan dan pemberantasan pencucian uang untuk menjelaskan aspek yang berkaitan dengan pelaporan, analisis transaksi, penelusuran aset, kepatuhan, pemilik manfaat, atau penegakan hukum pencucian uang. Makna dan akibat hukumnya harus ditentukan berdasarkan aturan yang berlaku, kewenangan lembaga terkait, putusan pengadilan atau otoritas yang relevan, dan fakta konkret. Uraian ini bersifat editorial untuk pendidikan hukum dan bukan kutipan verbatim dari peraturan.
Pengertian Menurut Peraturan
Secara normatif, Virtual Asset Service Provider harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:
Ketentuan TPPU dan pencegahannya yang relevan; penerapan harus memperhatikan pencabutan sebagian oleh KUHP serta regulasi PPATK/OJK terkini.: Rujukan utama: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dibaca bersama KUHP 2023 dan peraturan pelaksana yang berlaku. Penerapan konkret tetap harus memperhatikan perubahan peraturan, putusan pengadilan, peraturan pelaksana, dan fakta perkara yang relevan.
Unsur / Syarat Hukum PREMIUM
♛
Analisis unsur dan syarat hukum tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Virtual Asset Service Provider.
01
Ketentuan TPPU dan pencegahannya yang relevan; penerapan harus memperhatikan pencabutan sebagian oleh KUHP serta regulasi PPATK/OJK terkini.
Rujukan utama: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dibaca bersama KUHP 2023 dan peraturan pelaksana yang berlaku. Penerapan konkret tetap harus memperhatikan perubahan peraturan, putusan pengadilan, peraturan pelaksana, dan fakta perkara yang relevan.
Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.
Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.
Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.
Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM
♛
Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Virtual Asset Service Provider dalam situasi yang mungkin terjadi.
01
Contoh Penerapan
Contoh hipotetis — Dalam suatu persoalan terdapat fakta yang berkaitan dengan Virtual Asset Service Provider. Untuk menilai penerapannya dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, perlu diperiksa kronologi, dokumen, hubungan para pihak, kewenangan lembaga, bukti, serta aturan yang berlaku. Contoh ini bersifat edukatif dan bukan kesimpulan hukum atas perkara tertentu.
Yang Bukan Termasuk PREMIUM
♛
Bagian ini merupakan analisis lanjutan MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.
Pertanyaan dan jawaban dasar tentang Virtual Asset Service Provider dapat dibaca semua pengunjung.
QApa yang dimaksud dengan Virtual Asset Service Provider?
A
Virtual Asset Service Provider adalah istilah yang digunakan dalam pencegahan dan pemberantasan pencucian uang untuk menjelaskan aspek yang berkaitan dengan pelaporan, analisis transaksi, penelusuran aset, kepatuhan, pemilik manfaat, atau penegakan hukum pencucian uang. Makna dan akibat hukumnya harus ditentukan berdasarkan aturan yang berlaku, kewenangan lembaga terkait, putusan pengadilan atau otoritas yang relevan, dan fakta konkret.
QApa dasar hukum Virtual Asset Service Provider?
A
Rujukan utama entri ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dibaca bersama KUHP 2023 dan peraturan pelaksana yang berlaku. Ketentuan yang tepat harus dipilih sesuai konteks dan fakta.
QKapan Virtual Asset Service Provider biasanya menjadi penting?
A
Istilah ini menjadi penting ketika fakta atau proses hukum berkaitan langsung dengan Tindak Pidana Pencucian Uang.
QApa yang perlu diperiksa dalam persoalan Virtual Asset Service Provider?
A
Periksa kronologi, identitas dan hubungan para pihak, dokumen, bukti, kewenangan lembaga, serta perubahan hukum terbaru.
♛
1 pertanyaan dan jawaban lanjutan tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Hukum IndonesiaPidanaTindak Pidana Pencucian UangVirtual Asset Service Provider
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Virtual Asset Service Provider? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Virtual Asset Service Provider? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.