Putusan & Yurisprudensi
Telusuri putusan pengadilan, kaidah hukum, pertimbangan hakim, amar putusan, regulasi terkait, dan sumber resmi dalam satu portal.
Yurisprudensi Pilihan
Yurisprudensi yang telah diklasifikasikan dan dipilih dari data resmi yang tersedia.
Yurisprudensi 2/Yur/Pid/2018 — Penadahan: Harga Tidak Wajar
Mahkamah Agung merumuskan bahwa harga pembelian yang jauh di bawah harga pasar dapat menjadi keadaan yang membuat pembeli patut menduga barang berasal dari tindak pidana.
Pembelian barang dengan harga yang tidak wajar dapat mendukung penilaian bahwa pembeli patut menduga barang tersebut berasal dari kejahatan.
Telusuri Berdasarkan Bidang Hukum
Pilih bidang hukum untuk menyaring Putusan & Yurisprudensi secara langsung.
Putusan Terbaru
536 data ditemukan.
Putusan PN Medan Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn — PHI
Pengadilan Negeri Medan memutus perkara Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn pada 2025-05-07. Identitas pokok perkara ini disusun berdasarkan metadata resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.
Putusan PN Medan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn — PHI
Pengadilan Negeri Medan memutus perkara Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn pada 2025-05-07. Identitas pokok perkara ini disusun berdasarkan metadata resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.
Putusan PN Gunung Sitoli Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Gst — Perbuatan Melawan Hukum
Pengadilan Negeri Gunung Sitoli memutus perkara Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Gst pada 2025-05-07. Data identitas perkara ini disusun berdasarkan metadata resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.
Putusan PN Gunung Sitoli Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Gst — Perbuatan Melawan Hukum
Pengadilan Negeri Gunung Sitoli memutus perkara Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Gst pada 2025-05-06. Data identitas perkara ini disusun berdasarkan metadata resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.
Putusan PN Gunung Sitoli Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Gst — Perbuatan Melawan Hukum
Pengadilan Negeri Gunung Sitoli memutus perkara Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Gst pada 2025-04-30. Data identitas perkara ini disusun berdasarkan metadata resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.
Putusan PN Gunung Sitoli Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Gst — Perbuatan Melawan Hukum
Pengadilan Negeri Gunung Sitoli memutus perkara Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Gst pada 2025-04-25. Data identitas perkara ini disusun berdasarkan metadata resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.
Putusan PN Medan Nomor 166/Pid.Sus/2025/PN Mdn — Senjata Api
Pengadilan Negeri Medan memutus perkara Nomor 166/Pid.Sus/2025/PN Mdn pada 2025-04-22. Identitas pokok perkara ini disusun berdasarkan metadata resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.
Putusan PN Medan Nomor 238/Pid.Sus/2025/PN Mdn — Narkotika dan Psikotropika
Pengadilan Negeri Medan memutus perkara Nomor 238/Pid.Sus/2025/PN Mdn pada 2025-04-21. Identitas pokok perkara ini disusun berdasarkan metadata resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.
Putusan PN Medan Nomor 357/Pid.Sus/2025/PN Mdn — Senjata Api
Pengadilan Negeri Medan memutus perkara Nomor 357/Pid.Sus/2025/PN Mdn pada 2025-04-21. Identitas pokok perkara ini disusun berdasarkan metadata resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.
Putusan PN Gunung Sitoli Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Gst — Perbuatan Melawan Hukum
Pengadilan Negeri Gunung Sitoli memutus perkara Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Gst pada 2025-04-14. Data identitas perkara ini disusun berdasarkan metadata resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.
Kaidah Hukum Populer
Pokok kaidah dari Putusan yang memang memiliki data Kaidah Hukum.
Tidak dipenuhinya perjanjian tidak otomatis menjadi penipuan; unsur itikad buruk sejak awal menjadi faktor pembeda penting.
Mahkamah Agung · Penipuan · 2018KAIDAH HUKUMYurisprudensi 1/Yur/Pid/2018 — Pembunuhan: Unsur KesengajaanPenggunaan alat berbahaya untuk menyerang bagian tubuh vital dapat menunjukkan kesengajaan untuk menghilangkan nyawa.
Mahkamah Agung · Pembunuhan · 2018KAIDAH HUKUMYurisprudensi 2/Yur/Pid/2018 — Penadahan: Harga Tidak WajarPembelian barang dengan harga yang tidak wajar dapat mendukung penilaian bahwa pembeli patut menduga barang tersebut berasal dari kejahatan.
Mahkamah Agung · Penadahan · 2018KAIDAH HUKUMYurisprudensi 3/Yur/Pid/2018 — Penadahan: Kendaraan Tanpa SuratKetiadaan surat kendaraan yang sah dapat menjadi dasar untuk menilai bahwa pembeli patut menduga kendaraan berasal dari tindak pidana.
Mahkamah Agung · Penadahan · 2018Regulasi, Kamus Hukum, Putusan & Yurisprudensi, Analisis, serta informasi hukum dalam satu ekosistem.
Struktur data disiapkan untuk relasi Putusan ↔ Regulasi ↔ Pasal ↔ Kamus Hukum tanpa membuat relasi hukum palsu.