MIMBAR HUKUM by mimbarbangsa.com
Premium
PORTAL MIMBAR HUKUM

Putusan & Yurisprudensi

Telusuri putusan pengadilan, kaidah hukum, pertimbangan hakim, amar putusan, regulasi terkait, dan sumber resmi dalam satu portal.

536Total PutusanPutusan dan yurisprudensi yang sudah dipublikasikan.
5YurisprudensiData yang memang diklasifikasikan sebagai yurisprudensi.
21 Sep 2026Update TerbaruPembaruan terakhir dari data Putusan & Yurisprudensi.

Yurisprudensi Pilihan

Yurisprudensi yang telah diklasifikasikan dan dipilih dari data resmi yang tersedia.

Lihat Semua →
YURISPRUDENSI

Yurisprudensi 2/Yur/Pid/2018 — Penadahan: Harga Tidak Wajar

Mahkamah Agung · Penadahan · 2018
KasusPenadahanPasalPasal 480 ke-1 KUHP (sebagaimana dibahas dalam yurisprudensi tahun 2018)
INTISARI PUTUSAN

Mahkamah Agung merumuskan bahwa harga pembelian yang jauh di bawah harga pasar dapat menjadi keadaan yang membuat pembeli patut menduga barang berasal dari tindak pidana.

Kaidah Hukum

Pembelian barang dengan harga yang tidak wajar dapat mendukung penilaian bahwa pembeli patut menduga barang tersebut berasal dari kejahatan.

Buka Detail Putusan →
YURISPRUDENSIYurisprudensi 3/Yur/Pid/2018 — Penadahan: Kendaraan Tanpa SuratMahkamah Agung · Penadahan · 2018 203YURISPRUDENSIYurisprudensi 1/Yur/Pid/2018 — Pembunuhan: Unsur KesengajaanMahkamah Agung · Pembunuhan · 2018 242YURISPRUDENSIYurisprudensi 4/Yur/Pid/2018 — Penipuan dan WanprestasiMahkamah Agung · Penipuan · 2018 618

Telusuri Berdasarkan Bidang Hukum

Pilih bidang hukum untuk menyaring Putusan & Yurisprudensi secara langsung.

Hukum Keluarga & Perdata AgamaKeluarga, waris, perkawinan, dan ekonomi syariah 12 ITETelusuri putusan dan yurisprudensi pada bidang ini 13 Kejahatan terhadap KesusilaanTelusuri putusan dan yurisprudensi pada bidang ini 1 KepailitanTelusuri putusan dan yurisprudensi pada bidang ini 6 Narkotika dan PsikotropikaTelusuri putusan dan yurisprudensi pada bidang ini 40 Peradilan Anak ABHTelusuri putusan dan yurisprudensi pada bidang ini 1 PerdataSengketa dan perkara keperdataan 173 Perdata Khusus / BisnisNiaga, bisnis, konsumen, arbitrase, KI, dan korporasi 3 PerjudianTelusuri putusan dan yurisprudensi pada bidang ini 7 PerpajakanTelusuri putusan dan yurisprudensi pada bidang ini 1
Katalog lengkap aktif. Seluruh bidang dan subbidang hukum tersedia pada filter Bidang Hukum di atas dan pada kolom Bidang Hukum ketika menambah/edit Putusan di Dashboard.

Putusan Terbaru

536 data ditemukan.

PUTUSAN

Putusan PN Binjai Nomor 71/Pid.B/2025/PN Bnj — Penggelapan

PN BINJAI · Penggelapan · 2025
KasusPenggelapan
INTISARI PUTUSAN

Pengadilan Negeri Binjai memutus perkara Nomor 71/Pid.B/2025/PN Bnj pada 2025-03-20. Identitas pokok perkara ini disusun berdasarkan metadata resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI dan/atau publikasi resmi Pengadilan Negeri Binjai.

Kaidah Hukum Populer

Pokok kaidah dari Putusan yang memang memiliki data Kaidah Hukum.

KAIDAH HUKUMYurisprudensi 4/Yur/Pid/2018 — Penipuan dan Wanprestasi

Tidak dipenuhinya perjanjian tidak otomatis menjadi penipuan; unsur itikad buruk sejak awal menjadi faktor pembeda penting.

Mahkamah Agung · Penipuan · 2018KAIDAH HUKUMYurisprudensi 1/Yur/Pid/2018 — Pembunuhan: Unsur Kesengajaan

Penggunaan alat berbahaya untuk menyerang bagian tubuh vital dapat menunjukkan kesengajaan untuk menghilangkan nyawa.

Mahkamah Agung · Pembunuhan · 2018KAIDAH HUKUMYurisprudensi 2/Yur/Pid/2018 — Penadahan: Harga Tidak Wajar

Pembelian barang dengan harga yang tidak wajar dapat mendukung penilaian bahwa pembeli patut menduga barang tersebut berasal dari kejahatan.

Mahkamah Agung · Penadahan · 2018KAIDAH HUKUMYurisprudensi 3/Yur/Pid/2018 — Penadahan: Kendaraan Tanpa Surat

Ketiadaan surat kendaraan yang sah dapat menjadi dasar untuk menilai bahwa pembeli patut menduga kendaraan berasal dari tindak pidana.

Mahkamah Agung · Penadahan · 2018
MIMBAR HUKUM

Regulasi, Kamus Hukum, Putusan & Yurisprudensi, Analisis, serta informasi hukum dalam satu ekosistem.

Terhubung dengan Ekosistem Hukum

Struktur data disiapkan untuk relasi Putusan ↔ Regulasi ↔ Pasal ↔ Kamus Hukum tanpa membuat relasi hukum palsu.