Putusan & Yurisprudensi
Telusuri putusan pengadilan, kaidah hukum, pertimbangan hakim, amar putusan, regulasi terkait, dan sumber resmi dalam satu portal.
Yurisprudensi Pilihan
Yurisprudensi yang telah diklasifikasikan dan dipilih dari data resmi yang tersedia.
Yurisprudensi 2/Yur/Pid/2018 — Penadahan: Harga Tidak Wajar
Mahkamah Agung merumuskan bahwa harga pembelian yang jauh di bawah harga pasar dapat menjadi keadaan yang membuat pembeli patut menduga barang berasal dari tindak pidana.
Pembelian barang dengan harga yang tidak wajar dapat mendukung penilaian bahwa pembeli patut menduga barang tersebut berasal dari kejahatan.
Telusuri Berdasarkan Bidang Hukum
Pilih bidang hukum untuk menyaring Putusan & Yurisprudensi secara langsung.
Putusan Terbaru
536 data ditemukan.
Putusan PN Binjai Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Bnj — Senjata Api
Pengadilan Negeri Binjai memutus perkara Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Bnj pada 2025-01-16. Identitas pokok perkara ini disusun berdasarkan metadata resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI dan/atau publikasi resmi Pengadilan Negeri Binjai.
Putusan PN Binjai Nomor 339/Pid.B/2024/PN Bnj — Penadahan
Pengadilan Negeri Binjai memutus perkara Nomor 339/Pid.B/2024/PN Bnj pada 2025-01-14. Identitas pokok perkara ini disusun berdasarkan metadata resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI dan/atau publikasi resmi Pengadilan Negeri Binjai.
Putusan PN Gunung Sitoli Nomor 165/Pdt.P/2024/PN Gst — Permohonan
Pengadilan Negeri Gunung Sitoli memutus perkara Nomor 165/Pdt.P/2024/PN Gst pada 2024-12-19. Data identitas perkara ini disusun berdasarkan metadata resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.
Putusan PN Gunung Sitoli Nomor 164/Pdt.P/2024/PN Gst — Permohonan
Pengadilan Negeri Gunung Sitoli memutus perkara Nomor 164/Pdt.P/2024/PN Gst pada 2024-12-16. Data identitas perkara ini disusun berdasarkan metadata resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.
Putusan PN Gunung Sitoli Nomor 161/Pdt.P/2024/PN Gst — Permohonan
Pengadilan Negeri Gunung Sitoli memutus perkara Nomor 161/Pdt.P/2024/PN Gst pada 2024-12-13. Data identitas perkara ini disusun berdasarkan metadata resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.
Putusan PN Gunung Sitoli Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Gst — Permohonan
Pengadilan Negeri Gunung Sitoli memutus perkara Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Gst pada 2024-12-13. Data identitas perkara ini disusun berdasarkan metadata resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.
Putusan PN Gunung Sitoli Nomor 162/Pdt.P/2024/PN Gst — Permohonan
Pengadilan Negeri Gunung Sitoli memutus perkara Nomor 162/Pdt.P/2024/PN Gst pada 2024-12-11. Data identitas perkara ini disusun berdasarkan metadata resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.
Putusan PN Gunung Sitoli Nomor 160/Pdt.P/2024/PN Gst — Permohonan
Pengadilan Negeri Gunung Sitoli memutus perkara Nomor 160/Pdt.P/2024/PN Gst pada 2024-12-04. Data identitas perkara ini disusun berdasarkan metadata resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.
Putusan PN Gunung Sitoli Nomor 159/Pdt.P/2024/PN Gst — Permohonan
Pengadilan Negeri Gunung Sitoli memutus perkara Nomor 159/Pdt.P/2024/PN Gst pada 2024-12-04. Data identitas perkara ini disusun berdasarkan metadata resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.
Putusan PN Gunung Sitoli Nomor 157/Pdt.P/2024/PN Gst — Permohonan
Pengadilan Negeri Gunung Sitoli memutus perkara Nomor 157/Pdt.P/2024/PN Gst pada 2024-12-03. Data identitas perkara ini disusun berdasarkan metadata resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.
Kaidah Hukum Populer
Pokok kaidah dari Putusan yang memang memiliki data Kaidah Hukum.
Tidak dipenuhinya perjanjian tidak otomatis menjadi penipuan; unsur itikad buruk sejak awal menjadi faktor pembeda penting.
Mahkamah Agung · Penipuan · 2018KAIDAH HUKUMYurisprudensi 1/Yur/Pid/2018 — Pembunuhan: Unsur KesengajaanPenggunaan alat berbahaya untuk menyerang bagian tubuh vital dapat menunjukkan kesengajaan untuk menghilangkan nyawa.
Mahkamah Agung · Pembunuhan · 2018KAIDAH HUKUMYurisprudensi 2/Yur/Pid/2018 — Penadahan: Harga Tidak WajarPembelian barang dengan harga yang tidak wajar dapat mendukung penilaian bahwa pembeli patut menduga barang tersebut berasal dari kejahatan.
Mahkamah Agung · Penadahan · 2018KAIDAH HUKUMYurisprudensi 3/Yur/Pid/2018 — Penadahan: Kendaraan Tanpa SuratKetiadaan surat kendaraan yang sah dapat menjadi dasar untuk menilai bahwa pembeli patut menduga kendaraan berasal dari tindak pidana.
Mahkamah Agung · Penadahan · 2018Regulasi, Kamus Hukum, Putusan & Yurisprudensi, Analisis, serta informasi hukum dalam satu ekosistem.
Struktur data disiapkan untuk relasi Putusan ↔ Regulasi ↔ Pasal ↔ Kamus Hukum tanpa membuat relasi hukum palsu.