PERATURAN BPKP Nomor 3 Tahun 2026

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:
1. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral
pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara
terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai
untuk memberikan keyakinan memadai atas
tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang
efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan,
pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap
peraturan perundang - undangan.
2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang
selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian
Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di
lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
3. Manajemen Risiko adalah serangkaian kegiatan
terencana dan terukur untuk mengelola dan
mengendalikan risiko yang berpotensi mengancam
keberlangsungan dan pencapaian tujuan instansi
pemerintah.
4. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan
audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan
pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan
fungsi instansi dalam rangka memberikan keyakinan
- 3 -
yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan
sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara
efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam
mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
5. Model Tiga Lini adalah pendekatan yang digunakan
dalam penyelenggaraan SPIP untuk mengelompokkan
fungsi - fungsi penting organisasi dalam pengendalian
intern dan pengelolaan risiko menjadi tiga lini peran.
6. Instansi Pemerintah adalah unsur penyelenggara
pemerintahan pusat atau unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.
7. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang
selanjutnya disingkat BPKP adalah aparat Pengawasan
Intern pemerintah yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Presiden, serta
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pengawasan keuangan negara /daerah dan
pembangunan nasional.
8. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang
selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah
yang dibentuk dengan tugas melaksanakan
Pengawasan Intern di lingkungan pemerintah pusat
dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri atas BPKP,
inspektorat jenderal /inspektorat utama/inspektorat/
satuan Pengawasan Intern/unit yang melaksanakan
tugas Pengawasan Intern pada kementerian/lembaga
pemerintah nonkementerian/kesekretariatan lembaga
negara/kesekretariatan lembaga nonstruktural,
pemerintah daerah, dan badan hu kum pemerintah
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang - undangan.