PERATURAN BPKP Nomor 3 Tahun 2026

(1) Penyelenggaraan SPIP yang dilaksanakan secara
terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf a dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah pada:
a. level entitas; dan
b. level aktivitas.
(2) Penyelenggaraan SPIP yang dilaksanakan secara
terintegrasi pada level entitas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a merupakan penyelenggaraan SPIP
yang diterapkan secara menyeluruh di lingkungan
Instansi Pemerintah.
(3) Penyelenggaraan SPIP yang dilaksanakan secara
terintegrasi pada level entitas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas pengendalian:
a. struktur organisasi dan pendelegasian wewenang;
b. penetapan tujuan;
c. pengelolaan sumber daya keuangan;
d. pengelolaan sumber daya manusia;
e. pengelolaan aset;
f. pengelolaan sistem informasi;
g. budaya organisasi; dan
h. benturan kepentingan.
(4) Penyelenggaraan SPIP yang dilaksanakan secara
terintegrasi pada level aktivitas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b merupakan penyelenggaraan SPIP
yang bersifat teknis untuk memperkuat proses bisnis
pada:
a. program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan
fungsi Instansi Pemerintah untuk mencapai
tujuan instansi; dan
b. program dan kegiatan Instansi Pemerintah yang
terkait dengan program lintas sektor untuk
mendukung capaian sasaran pembangunan
nasional.
- 5 -