MIMBAR HUKUM by mimbarbangsa.com
Premium
PORTAL REGULASIPERATURAN BPKP

PERATURAN BPKP Nomor 3 Tahun 2026

Tentang

Penguatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sedang dibacaPasal 4Pasal 4 dari 23
● Berlaku ◆ Sumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→
Bagikan
WhatsAppFacebookXTelegram
PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →
3Nomor
2026Tahun Terbit
23Total Pasal
—Total Dibaca
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 4 dari 23
17%
TEKS RESMI

Pasal 4

(1) Pimpinan Instansi Pemerintah bertanggung jawab atas
efektivitas penyelenggaraan SPIP.
(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit meliputi:
a. menetapkan arah dan kebijakan penyelenggaraan
SPIP serta melakukan pemantauan berkelanjutan;
- 4 -
b. memberikan keteladanan pada proses
penyelenggaraan SPIP terutama dalam penegakan
integritas serta pengambilan keputusan berbasis
risiko;
c. memastikan penyelenggaraan SPIP sesuai dengan
prinsip penguatan efektivitas penyelenggaraan
SPIP;
d. melakukan peninjauan periodik atas efektivitas
penyelenggaraan SPIP; dan
e. menyediakan sumber daya yang memadai dalam
rangka penyelenggaraan SPIP.
BAB II
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN SECARA
TERINTEGRASI

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →
GrasiTerkait Pasal 4

Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Pengertian…

 EfekDisebut dalam Pasal 4

Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi yang termasuk saham, surat utang, unit penyertaan, kontrak berjangka, derivatif, atau…

 Pengendalian Intern PemerintahDisebut dalam Pasal 4

Pengendalian Intern Pemerintah adalah istilah dalam hukum perbendaharaan negara yang menjelaskan pejabat perbendaharaan, pelaksanaan pendapatan dan belanja, pengelolaan…

 AnakDisebut dalam Pasal 4

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana digunakan dalam rezim…

 IkanDisebut dalam Pasal 4

Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…

 KeputusanDisebut dalam Pasal 4

Keputusan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…

 PutusanDisebut dalam Pasal 4

keputusan pengadilan yang menyelesaikan atau menentukan suatu perkara atau persoalan hukum sesuai kewenangan dan hukum acara yang berlaku.…

 RisikoDisebut dalam Pasal 4

Risiko adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks transaksi barang/jasa dan perlindungan konsumen. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan,…
SHARE

Bagikan Pasal Ini

WAWhatsApp fFacebook 𝕏X ✈Telegram

REGULASI TERBARU

  1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
  2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
  3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
  4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
  5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045