Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
(1) Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara
elektronik pada RUPO Secara Elektronik dan/atau
RUPSu Secara Elektronik merupakan Pihak yang
ditunjuk oleh pemegang obligasi dan/atau Sukuk .
(2) Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib:
a. cakap menurut hukum; dan
b. bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan
Komisaris, dan karyawan Emiten.
(3) Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) harus telah terdaftar di dalam
sistem e - RUPO , e - RUPSu , atau sistem yang disediakan
oleh Emiten, dalam hal Emiten atau Wali Amanat
menggunakan sistem yang disediakan oleh Emiten.
- 28 -
(4) Dalam hal pemegang obligasi dan/atau Sukuk
menghadiri rapat umum pemegang obligasi dan/atau
Sukuk secara langsung, wewenang Penerima Kuasa
secara elektronik untuk memberikan suara atas nama
pemegang obligasi dan/atau Sukuk dinyatakan batal.
Dewan Komisaris adalah istilah dalam pendirian, pengelolaan, perizinan, kepemilikan, perubahan, atau pembubaran badan usaha dan perseroan, termasuk perseroan…
DireksiDisebut dalam Pasal 38Direksi adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks badan usaha, tata kelola perusahaan, atau kepailitan. Makna, ruang lingkup,…
EmitenDisebut dalam Pasal 38Emiten adalah pihak yang melakukan atau telah melakukan penawaran umum Efek sesuai ketentuan pasar modal. Uraian ini merupakan…
IkanDisebut dalam Pasal 38Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…
KomisarisDisebut dalam Pasal 38Komisaris adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks badan usaha, tata kelola perusahaan, atau kepailitan. Makna, ruang lingkup,…
KuasaDisebut dalam Pasal 38Kuasa adalah kewenangan yang diberikan seseorang kepada pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu atas namanya. Uraian ini merupakan…
Penerima KuasaDisebut dalam Pasal 38Penerima Kuasa adalah pihak yang menerima kewenangan untuk melakukan tindakan hukum bagi dan atas nama pemberi kuasa. Uraian…
WewenangDisebut dalam Pasal 38Wewenang adalah hak badan atau pejabat pemerintahan untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengertian tersebut digunakan…
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
