PERATURAN OJK Nomor 14 Tahun 2025

Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa secara
elektronik , serta pemberian dan perubahan suara melalui e -
RUP O , e - RUPSu , atau sistem yang disediakan oleh Emiten,
dalam hal Emiten atau Wali Amanat menggunakan sistem
yang disediakan oleh Emiten, dianggap sah dan berlaku bagi
semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah
kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditet apkan oleh
Penyedia e - RUPO dan/ atau e - RUPSu.
Pasal 4 0
(1) Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan
kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur
oleh Penyedia Sistem.
(2) Dalam hal rapat umum pemegang obligasi dan/atau
Sukuk secara elektronik menggunakan e - RUPO
dan/atau e - RUPSu yang disediakan oleh Emiten,
mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan
kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur
dalam prosedur oper asional standar penyelenggaraan
RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara
Elektronik yang dimiliki oleh Emiten.
Pasal 4 1
Penerima Kuasa secara elektronik bertanggung jawab atas
kuasa yang diterima dari pemegang obligasi dan/atau Sukuk
dan harus melaksanakan kuasa yang diterima dengan itikad
baik .
Pasal 4 2
(1) Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dikenai sanksi
administratif dan/atau tindakan lainnya.
(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan
juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya
pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan .
(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berupa:
a. peringatan tertulis;
b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah
uang tertentu;
c. pembatasan kegiatan usaha;
d. pembekuan kegiatan usaha;
e. pencabutan izin usaha;
f. pembatalan pendaftaran; dan/atau
g. pencabutan efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
- 29 -
(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf
g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului
pengenaan sanksi administratif berupa peringatan
tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
(6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara
tersendiri atau secara bersama - sama dengan
pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan
huruf g .
(7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang - undangan di bidang p asar m odal.
BAB VI I
RISALAH RUPS, RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI ,
ATAU RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK DAN
RINGKASAN RISALAH RUPS, RAPAT UMUM
PEMEGANG OBLIGASI, ATAU RAPAT UMUM
PEMEGANG SUKUK