MIMBAR HUKUM by mimbarbangsa.com
Premium
PORTAL REGULASIPERATURAN OJK

PERATURAN OJK Nomor 24 Tahun 2025

Tentang

Pengelolaan Rekening pada Bank Umum

Sedang dibacaPasal 3Pasal 3 dari 16
● Berlaku ◆ Sumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→
Bagikan
WhatsAppFacebookXTelegram
PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →
24Nomor
2025Tahun Terbit
16Total Pasal
—Total Dibaca
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 3 dari 16
19%
TEKS RESMI

Pasal 3

(1) Pengelolaan r ekening Giro dan Tabungan
diklasifikasikan menjadi :
a. rekening aktif , yaitu rekening yang memiliki
aktiv itas pemasukan, penarikan, atau pengecekan
saldo ;
- 3 -
b. rekening tidak aktif , yaitu rekening yang tidak
memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau
pengecekan saldo lebih dari 360 hari ; dan
c. rekening dormant , yaitu rekening yang tidak
memiliki aktivitas pemasukan, penari kan, atau
pengecekan saldo lebih dari 1800 hari.
(2) Aktivitas rekening Giro dan Tabungan yang dihasilkan
oleh sistem bank tidak termasuk dalam aktivitas dalam
pemasukan atau penarikan sebagaimana dimaksud
pada ayat ( 1 ) .
(3) Rekening Giro dan Tabungan yang dimiliki oleh
Nasabah :
a. untuk tujuan tertentu ;
b. dengan fitur berjangka; atau
c. dalam sengketa ,
diklasifikasikan sebagai rekening aktif.
(4) Penerapan klasifikasi rekening Giro dan Tabungan
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan pada
setiap rekening Giro dan Tabungan untuk setiap
Nasabah .
BAB II
KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PENATAUSAHAAN
REKENING GIRO DAN TABUNGAN

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →
BankDisebut dalam Pasal 3

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk…

 RekeningDisebut dalam Pasal 3

Rekening adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks layanan perbankan, kredit, atau jasa keuangan digital. Makna, ruang lingkup,…

 GiroDisebut dalam Pasal 3

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan sarana pembayaran atau pemindahbukuan yang diperbolehkan menurut ketentuan.…

 IkanDisebut dalam Pasal 3

Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…

 NasabahDisebut dalam Pasal 3

Nasabah adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks layanan perbankan, kredit, atau jasa keuangan digital. Makna, ruang lingkup,…

 Rekening DormantDisebut dalam Pasal 3

Rekening Dormant adalah istilah perbankan yang berkaitan dengan pembukaan, penggunaan, saldo, mutasi, pembatasan, atau penutupan rekening nasabah sesuai…

 Rekening GiroDisebut dalam Pasal 3

Rekening Giro adalah istilah perbankan yang berkaitan dengan pembukaan, penggunaan, saldo, mutasi, pembatasan, atau penutupan rekening nasabah sesuai…

 Rekening Tidak AktifDisebut dalam Pasal 3

Rekening Tidak Aktif adalah istilah perbankan yang berkaitan dengan pembukaan, penggunaan, saldo, mutasi, pembatasan, atau penutupan rekening nasabah…
SHARE

Bagikan Pasal Ini

WAWhatsApp fFacebook 𝕏X ✈Telegram

REGULASI TERBARU

  1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
  2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
  3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
  4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
  5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045