PERATURAN OJK Nomor 31 Tahun 2025

(1) Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib
menerapkan Tata Kelola dalam penyelenggaraan
kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang
organisasi .
(2) Tata Kelola pada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan
Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus menerapkan prinsip paling sedikit:
a. keterbukaan;
b. akuntabilitas;
c. tanggung jawab;
d. independensi; dan
e. kewajaran.
(3) Penerapan Tata Kelola pada Bursa Efek, Lembaga
Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus diwujudkan paling sedikit dalam bentuk :
a. pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan
wewenang Direksi;
b. pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan
wewenang Dewan Komisaris;
c. kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite;
d. penanganan benturan kepentingan;
e. penerapan fungsi audit intern al ;
f. penerapan fungsi audit eksternal;
g. penerapan manajemen risiko termasuk sistem
pengendalian intern al ;
h. penerapan prosedur alternatif ;
i. penyelenggaraan teknologi informasi;
j. penerapan pengawasan terhadap anak usaha;
k. pemberian remunerasi;
l. kebijakan investasi;
m. rencana strategis;
n. penerapan strategi anti fraud , termasuk anti
penyuapan;
o. penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk
penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
p. penerapan Tata Kelola dengan Pemangku
Kepentingan ;
q. penyimpanan dokumen; dan
r. penanganan pengaduan.
- 5 -