PERATURAN OJK Nomor 31 Tahun 2025

Anggota Direksi wajib merupakan orang perseorangan yang
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. administratif, meliputi:
1. sehat jasmani dan rohani; dan
2. berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun
pada saat pendaftara n;
b. integritas , meliputi:
1. warga negara Indonesia dan cakap melakukan
perbuatan hukum;
2. memiliki akhlak dan moral yang baik;
3. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi
anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota
Direksi yang dinyatakan bersalah atau turut
bersalah menyebabkan suatu perusahaan
dinyatakan pailit;
4. tidak pernah dihukum karena terbukti
melakukan :
a) tindak pidana di bidang keuangan, yaitu
tindak pidana di bidang p erbankan, Pasar
Modal , dan i ndustri k euangan n on b ank yang
terbukti dilakukan dalam waktu 20 (dua
puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
b) tindak pidana khusus, yaitu tindak pidana
selain yang diatur dalam Kitab Undang -
Undang Hukum Pidana dengan ancaman
hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau
lebih, paling sedikit: tindak pidana korupsi;
narkotika/psikotropika; penyelundupan;
kepabeanan; cukai; perdagangan orang;
perdagangan senjata gelap; terorisme;
pemalsuan uang; di bidang perpajakan;
kehutanan; lingkungan hidup; kelautan dan
perikanan yang terbukti dilakukan dalam
waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum
d icalonkan; dan
c) tindak pidana yang tercantum dalam Kitab
Undang - Undang Hukum Pidana dengan
ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu)
tahun atau lebih yang terbukti dilakukan
dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir
sebelum dicalonkan;
5. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang
dibuktikan dengan menyampaikan paling sedikit
surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik
Indonesia , dimana jangka waktu tanggal
diterbitkannya sampai dengan diajukan ke
Otoritas Jasa Keuangan tidak lebih dari 6 (enam)
- 7 -
bulan atau sesuai dengan masa berlaku yang
diberikan dari kepolisian apabila kurang dari 6
(enam) bulan;
6. tidak pernah melakukan pelanggaran yang
material atas ketentuan peraturan perundang -
undangan di sektor jasa keuangan; dan
7. mempunyai komitmen terhadap pengembangan
Bursa Efek , Lembaga Kliring dan Penjaminan,
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan
Pasar Modal Indonesia; dan
c. kompetensi , meliputi:
1. mempunyai pemahaman terhadap peraturan
perundang - undangan di bidang Pasar Modal dan
pengetahuan yang luas tentang Pasar Modal
termasuk perkembangan Pasar Modal
internasional;
2. memahami prinsip Tata Kelola perusahaan yang
baik dan prinsip pengelolaan risiko; dan
3. memiliki latar belakang dan/atau pengalaman
yang cukup sesuai dengan ketentuan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan mengenai Direksi dan
Dewan Komisaris Bursa Efek, Direksi dan Dewan
Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta
Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian .