PERATURAN OJK Nomor 31 Tahun 2025

(1) Direksi Bursa Efek wajib membentuk komite paling
sedikit terdiri atas :
a. komite indek s ;
b. komite marjin;
c. komite penilaian perusahaan;
d. komite perdagangan E fek;
e. komite disiplin Anggota Bursa Efek ;
f. komite manajemen risiko;
g. komite pengembangan produk ;
h. komite anggaran;
i. komite investasi; dan
j. komite pengarah teknologi informasi.
(2) Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib
membentuk komite paling sedikit terdiri atas :
a. komite kliring dan penanganan risiko;
b. komite haircut ;
- 17 -
c. komite kebijakan kredit dan pengendalian risiko;
d. komite anggaran;
e. komite investasi ; dan
f. komite pengarah teknologi informasi .
(3) Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib
membentuk komite paling sedikit terdiri atas :
a. komite usaha;
b. komite peraturan;
c. komite p engendalian internal ;
d. komite manajemen risiko;
e. komite sanksi;
f. komite anggaran;
g. komite investasi ; dan
h. komite pengarah teknologi informasi .
(4) Komite yang dibentuk Direksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) bertanggung jawab
kepada Direksi.
(5) Direksi dapat membentuk komite lain yang disesuaikan
dengan kebutuhan dan/atau kompleksitas Bursa Efek,
Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian .
(6) Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja
komite paling sedikit 1 (satu) kali pada akhir tahun
buku.
Bagian Ketiga
Komite Dewan Komisaris
Pasal 3 4
(1) Dewan Komisaris Bursa Efek, Lembaga Kliring dan
Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian wajib membentuk :
a. komite audit; dan
b. komite remunerasi.
(2) Komite audit dan komite remunerasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh salah satu
anggota Dewan Komisaris Bursa Efek, Lembaga Kliring
dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian.
(3) A nggota komite audit wajib memiliki keahlian dan
pengalaman di bidang hukum, akuntansi, atau
keuangan.
(4) Komite yang dibentuk Dewan Komisaris sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada
Dewan Komisaris.
(5) Dewan Komisaris dapat membentuk komite lain yang
disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau kompleksitas
Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian .
(6) Pengangkatan dan pemberhentian anggota komite
Dewan Komisaris wajib dilakukan oleh Direksi
berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
(7) Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap
kinerja komite paling sedikit 1 (satu) kali pada akhir
tahun buku.
- 18 -
Bagian Keempat
Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite
Pasal 3 5
(1) Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib
memiliki pedoman dan tata tertib kerja komite.
(2) Pedoman dan tata tertib kerja komite sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
a. tujuan pembentukan komite;
b. tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite;
c. struktur dan keanggotaan komite;
d. rapat komite, kuorum, dan pengambilan
keputusan;
e. masa tugas anggota komite;
f. mekanisme evaluasi kinerja; dan
g. periode reviu pedoman dan tata tertib kerja komite
secara berkala.
(3) Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib
melakukan reviu terhadap pedoman dan tata tertib
kerja komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk masing - masing komite Direksi dan komite
Dewan Komisaris secara berkala, paling sedikit 1 (satu)
kali dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.