PP Nomor 24 Tahun 1997

(1) Peralihan hak melalui pemindahan hak dengan lelang yang dibuat
hanya dapat didaftar jika dibuktikan dengan kutipan risalah lelang
yang dibuat oleh Pejabat Lelang.
(2) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum suatu bidang tanah
atau satuan rumah susun dilelang baik dalam rangka lelang eksekusi
maupun lelang non-eksekusi, Kepala Kantor Lelang wajib meminta
keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 kepada Kantor
Pertanahan mengenai bidang tanah atau satuan rumah susun yang
akan dilelang.
(3) Kepala Kantor Pertanahan mengeluarkan keterangan sebagaimana
dimaksud pada ayat(2) selambat-lambatnya 5(lima) hari kerja
setelah diterimanya permintaan dari Kepala Kantor Lelang.
(4) Kepala Kantor Lelang menolak melaksanakan lelang, apabila:
a. mengenai tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atas satuan
rumah susun:
1) kepadanya tidak diserahkan sertifikat asli hak yang bersangkutan,
kecuali dalam hal lelang eksekusi yang dapat tetap dilaksanakan
walaupun sertifikat asli hak tersebut tidak diperoleh oleh Pejabat
Lelang dari pemegang haknya;atau
2)sertifikat...

2)sertifikat yang diserahkan tidak sesuai dengan daftar-daftar yang
ada di Kantor Pertanahan;atau
b. mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepadanya tidak
disampaikan:
1) surat bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)
atau surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan
bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat(2); dan
2)surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang
bersangkutan belum bersertifikat dari Kantor Pertanahan, atau
untuk tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan
Kantor Pertanahan, dari pemegang hak yang bersangkutan
dengan dikuatkan oleh Kepala Desa/kelurahan;atau
c. ada perintah Pengadilan Negeri untuk tidak melaksanakan lelang
berhubung dengan sengketa mengenai tanah yang bersangkutan.
(5) Untuk pendaftaran peralihan hak yang diperoleh melalui lelang
disampaikan kepada Kepala Kanttor Pertanahan:
a. kutipan risalah lelang yang bersangkutan;
b. 1) sertifikat hak milik atas satuan rumah susun atau hak atas
tanah yang dilelang jika bidang tanah yang bersangkutan
sudah terdaftar;atau
2) dalam hal sertifikat tersebut tidak diserahkan kepada pembeli
lelang eksekusi, surat keterangan dari Kepala Kantor Lelang
mengenai alasan tidak diserahkannya sertifikat tersebut; atau
3) jika bidang tanah yang bersangkutan belum terdaftar,
surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b Pasal
ini;
c. bukti identitas pembeli lelang;
d. bukti pelunasan harga pembelian.

Paragraf 3…

Paragraf 3
Peralihan Hak karena Pewarisan