MIMBAR HUKUM by mimbarbangsa.com
Premium
PORTAL REGULASIPERMEN LH/BPLH

PERMEN LH/BPLH Nomor 5 Tahun 2025

Tentang

Penyelenggaraan Program Adiwiyata

Sedang dibacaPasal 22Pasal 22 dari 22
● Berlaku ◆ Sumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→
Bagikan
WhatsAppFacebookXTelegram
PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →
5Nomor
2025Tahun Terbit
22Total Pasal
—Total Dibaca
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 22 dari 22
100%
TEKS RESMI

Pasal 22

(1) Penerima Penghargaan Adiwiyata merupakan sekolah dan/atau madrasah yang telah memenuhi kriteria Adiwiyata dan telah mencapai nilai sebagai berikut: a. sekolah dan/atau madrasah yang mencapai nilai paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari nilai capaian tertinggi, menerima Penghargaan Adiwiyata provinsi atau Penghargaan Adiwiya ta kabupaten/kota; b. sekolah dan/atau madrasah yang mencapai nilai paling sedikit 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai capaian tertinggi dan telah mendapatkan Penghargaan Adiwiyata provinsi atau Penghargaan Adiwiyata kabupaten/kota, menerima Penghargaan Adiwiyata nasional; atau c. sekolah dan/atau madrasah yang mencapai nilai paling sedikit 90% (sembilan puluh perseratus) dari nilai capaian tertinggi dan telah mendapatkan Penghargaan Adiwiyata nasional serta berhasil membina paling sedikit 2 (dua) sekolah dan/atau madrasah menjadi Sekolah Adiwiyata: 1. kabupaten/kota; 2. provinsi; atau
- 12 - 3. nasional, menerima Penghargaan Adiwiyata mandiri. (2) Penghargaan Adiwiyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan: a. keputusan Menteri/Kepala; b. keputusan gubernur; atau c. keputusan bupati/wali kota, sesuai kewenangannya. (3) Format keputusan Menteri/Kepala, keputusan gubernur, atau keputusan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →
BupatiDisebut dalam Pasal 22

Bupati adalah kepala daerah kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.

 GubernurDisebut dalam Pasal 22

Gubernur adalah kepala daerah provinsi yang juga menjalankan fungsi tertentu sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai ketentuan.

 KeputusanDisebut dalam Pasal 22

Keputusan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…

 KewenanganDisebut dalam Pasal 22

Kewenangan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup, syarat,…

 PatenDisebut dalam Pasal 22

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu.

 PersDisebut dalam Pasal 22

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang menjalankan kegiatan jurnalistik melalui berbagai jenis media dan saluran.…

 PutusanDisebut dalam Pasal 22

keputusan pengadilan yang menyelesaikan atau menentukan suatu perkara atau persoalan hukum sesuai kewenangan dan hukum acara yang berlaku.

 Wali KotaDisebut dalam Pasal 22

Wali Kota adalah kepala daerah kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota.
SHARE

Bagikan Pasal Ini

WAWhatsApp fFacebook 𝕏X ✈Telegram

REGULASI TERBARU

  1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
  2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
  3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
  4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
  5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045