PERMENHUB Nomor 4 Tahun 2025

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 58 , Subdirektorat Angkutan Dalam Trayek
menyelengg arakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang
rencana umum jaringan trayek angkutan orang lintas
batas negara, angkutan antar kota antar provinsi,
pengembangan jaringan trayek, jaringan trayek
angkutan perdesaan yang melampaui batas satu
pro vinsi dan layanan angkutan jalan perintis,
penentuan kebutuhan kendaraan umum, pengendalia
dan pembinaan perusahaan angkutan orang dalam
trayek, serta tarif angkutan orang;
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
rencana umum jaringan trayek angkut an orang lintas
batas negara, angkutan antar kota antar provinsi,
pengembangan jaringan trayek, jaringan trayek
angkutan perdesaan yang melampaui batas satu
provinsi dan layanan angkutan jalan perintis,
penentuan kebutuhan kendaraan umum, pengendalian
dan pembinaan perusahaan angkutan orang dalam
trayek, serta tarif angkutan orang;
c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang rencana umum
jaringan trayek angkutan orang lintas batas negara,
angkutan antar kota antar provinsi, p engembangan
jaringan trayek, jaringan trayek angkutan perdesaan
yang melampaui batas satu provinsi dan layanan
angkutan jalan perintis, penentuan kebutuhan
kendaraan umum, pengendalian dan pembinaan
perusahaan angkutan orang dalam trayek, serta tarif
angku tan orang;
d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi di bidang rencana umum jaringan trayek
angkutan orang lintas batas negara, angkutan antar
kota antar provinsi, pengembangan jaringan trayek,
jaringan trayek angkutan perdesaan yang melampa ui
batas satu provinsi dan layanan angkutan jalan
perintis, penentuan kebutuhan kendaraan umum,
pengendalian dan pembinaan perusahaan angkutan
orang dalam trayek, serta tarif angkutan orang; dan
- 43 -
e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan
pelaporan di bidang rencana umum jaringan trayek
angkutan orang lintas batas negara, angkutan antar
kota antar provinsi, pengembangan jaringan trayek,
jaringan trayek angkutan perdesaan yang melampaui
batas satu provinsi dan layanan angkutan jalan
perintis, penentua n kebutuhan kendaraan umum,
pengendalian dan pembinaan perusahaan angkutan
orang dalam trayek, serta tarif angkutan orang.