PORTAL REGULASIPERMENHUB
PERMENHUB Nomor 4 Tahun 2025
Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
Sedang dibacaPasal 638Pasal 638 dari 838
☰Daftar Isi Regulasi838 Pasal
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
4Nomor
2025Tahun Terbit
838Total Pasal
—Total Dibaca
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 638 dari 838
76%
TEKS RESMI
Pasal 638
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 63 7 , Bidang Kebijakan Sarana Transport asi Jalan dan
Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis,
rencana dan program analisis dan pemberian
rekomendasi kebijakan di bidang sarana transportasi
jalan dan perkeretaapian;
b. penyiapan bahan pelaksanaan analisis dan pemberian
rekomendasi kebijakan di bidang sarana transportasi
jalan dan perkeretaapian;
c. penyiapan bahan pelaksanaan analisis dan pemberian
rekomendasi norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang sarana transportasi jalan dan perkeretaapian;
d. penyi apan bahan pengelolaan manajemen
pengetahuan kebijakan di bidang sarana transportasi
jalan dan perkeretaapian;
e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan
evaluasi kebijakan di bidang sarana transportasi jalan
dan perkeretaapian; dan
f. penyiapan bahan pelaksa naan pemantauan, analisis,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan analisis, serta
pemberian rekomendasi kebijakan di bidang sarana
transportasi jalan dan perkeretaapian.
KAMUS HUKUM
Buka Kamus →Istilah Terkait
AnakDisebut dalam Pasal 638
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana digunakan dalam rezim…
JalanDisebut dalam Pasal 638Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi bagian jalan beserta bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu…
PelaporDisebut dalam Pasal 638orang yang menyampaikan laporan mengenai dugaan tindak pidana atau informasi hukum kepada pejabat atau lembaga yang berwenang menurut…
PerkeretaapianDisebut dalam Pasal 638Perkeretaapian adalah istilah dalam hukum perkeretaapian yang mengatur atau menjelaskan kedudukan, fungsi, kegiatan, prasarana, pelayanan, hak, kewajiban, atau…
RekomendasiDisebut dalam Pasal 638Rekomendasi adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup, syarat,…
SHARE
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
- 2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- 3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
- 4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
- 5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045