PERMENHUB Nomor 4 Tahun 2025

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 01 , Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia
Perhubungan Laut menyelenggarakan fu ngsi:
a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang
koordinasi program, penjaminan mutu pendidikan dan
pelatihan, anggaran, rencana kebutuhan sumber daya
manusia pendidikan dan pelatihan, jenis pelatihan,
jumlah peserta pelatihan, sertifikasi profesi, ak reditasi,
dan penyusunan kerja sama, kurikulum, silabus,
pedoman pendidikan dan pelatihan, penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat, program pembinaan
lembaga pendidikan dan pelatihan, pembinaan
pendidik dan tenaga kependidikan, standardisasi dan
teknol ogi pendidikan dan pelatihan, standardisasi
standar kompetensi kerja sektor tra n sportasi laut,
serta pemberian rekomendasi dan sertifikasi program
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
b. penyiapan pelaksanaan di bidang koordinasi program,
penjaminan mutu pendidikan dan pelatihan, anggaran,
rencana kebutuhan sumber daya manusia pendidikan
dan pelatihan, jenis pelatihan, jumlah peserta
pelatihan, sertifikasi profesi, akreditasi, dan
penyusunan kerja sama, kurikulum, silabus, pedoman
pendidikan dan pelatihan , penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat, program pembinaan lembaga
pendidikan dan pelatihan, pembinaan pendidik dan
tenaga kependidikan, standardisasi dan teknologi
pendidikan dan pelatihan, standardisasi standar
kompetensi kerja sektor transportasi laut, serta
pemberian rekomendasi dan sertifikasi program
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
c. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan
pelaporan di bidang koordinasi program, penjaminan
mutu pendidikan dan pelatihan, anggaran, rencana
kebutuhan sumber daya manusia pendidikan dan
pelatihan, jenis pelatihan, jumlah peserta pelatihan,
sertifikasi profesi, akreditasi, dan penyusunan kerja
sama, kurikulum, silabus, pedoman pendidikan dan
pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat, program pembinaan lembaga pendidikan
dan pelatihan, pembinaan pendidik dan tenaga
kependidikan, standardisasi dan teknologi pendidikan
dan pelatihan, standardisasi standar kompetensi kerja
sektor transportasi laut, serta pemberian rekomendasi
dan sertifikasi progr am penyelenggaraan pendidikan
dan pelatihan; dan
d. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana,
program, anggaran, pelaporan kinerja, dukungan
pelaksanaan sistem pengendalian intern al ,
pemantauan manajemen risiko dan penyelenggaraan
kepatuhan internal, pengelolaan barang
milik/kekayaan negara, penyusunan peraturan
perundang - undangan, serta sosialisasi dan
dokumentasi hukum, pembinaan dan pemberian
- 213 -
dukungan administrasi pelaksanaan anggaran,
pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, badan
layanan umum, penyusunan laporan keuangan,
pelaksanaan tindak lanjut hasil riviu laporan
keuangan dan audit, manajemen ASN, jabatan
fungsional, kerja sama, pengelolaan hubungan
masyarakat, dukungan keterbukaan informasi publik,
administrasi ketatausahaan, kearsipan,
k erumahtanggaan , dan keprotokolan, penataan
organisasi dan tata laksana, dukungan reformasi
birokrasi, serta pengumpulan dan pengolahan data.