PORTAL REGULASIPERMENKOMDIGI

PERMENKOMDIGI Nomor 8 Tahun 2025

Tentang

Layanan Pos Komersial

Sedang dibacaPasal 109Pasal 109 dari 130

● Berlaku ◆ Sumber Resmi

8Nomor

2025Tahun Terbit

130Total Pasal

—Total Dibaca

Naskah Berlaku Metadata Status & Riwayat Sumber Resmi

Cari hanya dalam regulasi ini.

POSISI BACAPasal 109 dari 130

84%

TEKS RESMI

Pasal 109

(1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal
108 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan:
a. laporan Penyelenggara Pos;
b. laporan masyarakat; dan/atau
c. inspeksi lapangan.
(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
108 ayat (2) huruf a dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu - waktu jika
diperlukan.
(3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat mengikutsertakan pemangku kepentingan di
bidang Pos.
(4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilaporkan kepada Menteri.
(5) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menjadi bahan evaluasi Perizinan Berusaha
Penyelenggaraan Pos.
Bagian Ketiga
Sistem Monitoring Pos

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →

IzinDisebut dalam Pasal 109

Izin adalah keputusan pejabat berwenang yang menyatakan persetujuan atas permohonan warga sesuai peraturan perundang-undangan. Pengertian tersebut digunakan dalam…

PanganDisebut dalam Pasal 109

Pangan adalah istilah dalam hukum pangan yang menjelaskan ketersediaan, produksi, cadangan, distribusi, keterjangkauan, konsumsi, keamanan, mutu, gizi, pangan…

Penyelenggara PosDisebut dalam Pasal 109

Penyelenggara Pos adalah istilah dalam hukum pos yang menjelaskan subjek, objek, kegiatan, dokumen, status, layanan, hak, kewajiban, standar,…

Penyelenggaraan PosDisebut dalam Pasal 109

Penyelenggaraan Pos adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan pos sesuai kewenangan, standar, prosedur, dan tanggung jawab dalam hukum pos.…

PerizinanDisebut dalam Pasal 109

Perizinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup, syarat,…

Perizinan BerusahaDisebut dalam Pasal 109

Perizinan Berusaha adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks badan usaha, tata kelola perusahaan, atau kepailitan. Makna, ruang…

Perizinan Berusaha Penyelenggaraan PosDisebut dalam Pasal 109

Perizinan Berusaha Penyelenggaraan Pos adalah istilah yang digunakan dalam hukum pos untuk menjelaskan aspek yang berkaitan dengan penyelenggara…

PERMENKOMDIGI Nomor 8 Tahun 2025

Layanan Pos Komersial

Pasal 109

Istilah Terkait

Bagikan Pasal Ini

REGULASI TERBARU