MIMBAR HUKUM by mimbarbangsa.com
Premium
PORTAL REGULASIPERMENKUM

PERMENKUM Nomor 28 Tahun 2025

Tentang

Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Hukum

Sedang dibacaPasal 9Pasal 8 dari 12
● Berlaku ◆ Sumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→
Bagikan
WhatsAppFacebookXTelegram
PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →
28Nomor
2025Tahun Terbit
12Total Pasal
—Total Dibaca
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 8 dari 12
67%
TEKS RESMI

Pasal 9

(1) Sekretaris Jenderal menyampaikan daftar Program
Penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (3) kepada Menteri untuk mendapatkan
persetujuan dan penetapan.
(2) Daftar Program Penyusunan Peraturan Menteri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Menteri.
P asal 10
(1) Dalam keadaan mendesak , Pemrakarsa dapat menyusun
Rancangan Peraturan Menteri di luar Program
Penyusunan Peraturan Menteri berdasarkan izin prakarsa
dari Menteri.
(2) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. perintah peraturan perundang - undangan yang lebih
tinggi;
b. pelaksanaan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi
atau Mahkamah Agung;
c. perintah/arahan Presiden; dan/atau
d. k ebutuhan mendesak dan kebutuhan organisasi.
- 6 -

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →
PeraturanDisebut dalam Pasal 9

Peraturan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…

 DesaDisebut dalam Pasal 9

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat,…

 IkanDisebut dalam Pasal 9

Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…

 IzinDisebut dalam Pasal 9

Izin adalah keputusan pejabat berwenang yang menyatakan persetujuan atas permohonan warga sesuai peraturan perundang-undangan. Pengertian tersebut digunakan dalam…

 KeputusanDisebut dalam Pasal 9

Keputusan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…

 Mahkamah AgungDisebut dalam Pasal 9

Mahkamah Agung adalah istilah dalam hukum mahkamah agung yang menjelaskan aspek mengenai kelembagaan Mahkamah Agung, hakim agung, kepaniteraan,…

 Mahkamah KonstitusiDisebut dalam Pasal 9

Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang berwenang mengadili perkara konstitusional yang diberikan UUD 1945 dan undang-undang. Uraian…

 PenetapanDisebut dalam Pasal 9

Penetapan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…
SHARE

Bagikan Pasal Ini

WAWhatsApp fFacebook 𝕏X ✈Telegram

REGULASI TERBARU

  1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
  2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
  3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
  4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
  5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045