PERMENKUM Nomor 28 Tahun 2025

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Pembentukan Peraturan Menteri adalah pembuatan
Peraturan Menteri yang mencakup tahapan perencanaan,
penyusunan, penetapan, dan pengundangan .
2. Program Penyusunan Peraturan Menteri adalah instrumen
perencanaan program P embentukan Peraturan Menteri di
lingkungan Kementerian Hukum yang disusun secara
terencana, terpadu, dan sistematis untuk jangka waktu 1
(satu) tahun.
3. Naskah Kebijakan adalah naskah urgensi yang merupakan
dokumen analisis yang bertujuan untuk perumusan
masalah yang memuat dasar/rujukan penyusunan, latar
belakang/situasi masalah, tingkat urgensi masalah,
maksud dan tujuan, analisis penyelesaian masalah,
- 3 -
solusi/penyelesaian dan pokok s ubstansi yang diatur
dalam Peraturan Menteri.
4. Pemantauan dan Peninjauan Terhadap Undang - Undang
adalah kegiatan untuk mengamati, mencatat, dan menilai
atas pelaksanaan undang - undang yang berlaku sehingga
diketahui ketercapaian hasil yang direncanakan, dampa k
yang ditimbulkan, dan kemanfaatannya bagi Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
5. Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang - undangan
adalah penelaahan dan penilaian materi, dan pelaksanaan
peraturan perundang - undangan di bawah undang - undang
yang berlaku sehi ngga diketahui kedayagunaan,
kehasilgunaan, dan ketercapaian tujuan yang hendak
dicapai dari suatu peraturan perundang - undangan.
6. Pemrakarsa adalah pimpinan eselon I yang mengajukan
usulan rancangan P eraturan Menteri sesuai dengan tugas
dan fungsi.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum.
8. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal
Kementerian Hukum.
9. Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama adalah
Biro pada Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum yang
m emfasilitasi program penyusunan Peraturan Menteri di
lingkungan Kementerian Hukum.
BAB II
PERENCANAAN