PERMENKUM Nomor 28 Tahun 2025

(1) Dalam menyusun Naskah Kebijakan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4, Badan Strategi Kebijakan
Hukum melibatkan paling sedikit unsur:
a. Pemrakarsa;
b. unit eselon I terkait;
c. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang - undangan;
dan
d. Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama.
(2) Dalam melakukan penyusunan Naskah Kebijakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Strategi
Kebijakan Hukum dapat mengikutsertakan
kementerian/lembaga terkait, pakar, dan/a tau jabat an
fungsional k ebijakan.
(3) Penyusunan Naskah Kebijakan yang disusun oleh Badan
Strategi Kebijakan Hukum paling lambat minggu keempat
bulan Agustus tahun berjalan.
(4) Naskah Kebijakan menjadi bahan pertimbangan dalam
perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Menteri .