PERMENKUM Nomor 28 Tahun 2025

(1) Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Hukum,
Komunikasi Publik, dan Kerja Sama mengoordinasikan
usulan perencanaan penyusunan Peraturan Menteri
dengan Pemrakarsa dan melibatkan Direktorat Jenderal
Peraturan Perundang - undangan, Badan Strategi
Kebijakan Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional,
dan unit eselon I terkait.
(2) Usulan perencanaan p enyusunan Peraturan Menteri dari
P emrakarsa diajukan kepada Sekretaris Jenderal melalui
Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama paling
lambat minggu keempat bulan Oktober pada tahun
berjalan untuk Program Penyusunan Peraturan Menteri
tahun berikutnya, dengan melampirkan:
a. Naskah Kebij akan, hasil Pemantauan dan Peninjauan
Terhadap Undang - Undang , atau analisis evaluasi
hukum ;
b. draf awal rancangan Peraturan Menteri; dan
c. lini waktu penyelesaian rancangan Peraturan Menteri.
(3) Naskah Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a memuat :
a. judul naskah kebijakan;
- 5 -
b. dasar/rujukan penyusunan rancangan kebijakan
/peraturan;
c. latar belakang/situasi masalah;
d. tingkat urgensi masalah;
e. maksud dan tujuan penyusunan;
f. analisis penyelesaian masalah; dan
g. solusi/penyelesaian dan pokok substansi yang diatur
yang terdiri atas: pokok pikiran, ruang lingkup, objek
yang akan diatur serta jangkauan dan arah
pengaturan .
(4) Naskah Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berisi rekomendasi untuk membentuk peraturan.
(5) Biro Hukum, Komunikasi Publ ik, dan Kerja Sama
menyusun Program Penyusunan Peraturan Menteri yang
sesuai dengan target kinerja untuk 1 (satu) tahun ke
depan.
P asal 8
(1) Program Penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana
dimaksud Pasal 7 ayat (5) dilakukan melalui rapat
koordinasi dengan seluruh unit eselon I paling lambat
minggu keempat bulan November pada tahun berjalan.
(2) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada aya t
(1) berupa daftar Program Penyusunan Peraturan Menteri.
(3) Daftar Program Penyusunan Peraturan Menteri
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
a. judul;
b. pokok materi muatan/arah pengaturan;
c. dasar pembentukan; dan
d. Pemrakarsa;