PERMENKUM Nomor 28 Tahun 2025

(1) Sekretaris Jenderal melalui Biro Hukum, Komunikasi
Publik, dan Ker ja Sama melaksanakan monitoring
terhadap perkembangan pelaksanaan Program
Penyusunan Peraturan Menteri secara berkala.
(2) Dalam melaksanakan monitoring sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), turut melibatkan Direktorat Jenderal
Peraturan Perundang - undangan.
(3) Hasil m onitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi dasar evaluasi Program P enyusunan Peraturan
Menteri.
(4) Hasil e val uasi disampaikan kepada Menteri melalui
Sekretaris Jenderal.
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 2 0
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, proses
P embentukan Peraturan Menteri yang telah dilakukan sebelum
berlakunya Peraturan Menteri ini tetap diselesaikan prosesnya
berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan
Peraturan Menteri di Lingkun gan Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pembent ukan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia sampai dengan selesai .
BAB I X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 2 1
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2015
tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri di
Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- 9 -
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 015 Nomor 1474)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pembentukan Peraturan Menteri di Li ngkungan Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1713), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.