☰Daftar Isi Regulasi12 Pasal

PORTAL REGULASIPERMENKUM

PERMENKUM Nomor 28 Tahun 2025

Tentang

Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Hukum

Sedang dibacaPasal 5Pasal 5 dari 12

● Berlaku ◆ Sumber Resmi

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

28Nomor

2025Tahun Terbit

12Total Pasal

—Total Dibaca

Naskah Berlaku Metadata Status & Riwayat Sumber Resmi

Cari hanya dalam regulasi ini.

POSISI BACAPasal 5 dari 12

42%

TEKS RESMI

Pasal 5

Dalam hal telah terdapat rekomendasi hasil Pemantauan dan
Peninjauan Terhadap Undang - Undang serta analisis evaluasi
hukum , rekomendasi tersebut menggantikan Naskah
Kebijakan sebagai dasar Pemrakarsa untuk mengajukan usul
perencanaan penyusunan Peraturan Me nteri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →

PeraturanDisebut dalam Pasal 5

Peraturan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…

IkanDisebut dalam Pasal 5

Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…

RekomendasiDisebut dalam Pasal 5

Rekomendasi adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup, syarat,…

SMART CONNECTIONS

Related Legal Intelligence

Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.

Istilah Terkait1 dari 4 preview

IstilahMonitoring Rekomendasi OmbudsmanPreview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Regulasi Terkait1 dari 4 preview

RegulasiPERMENHAN Nomor 28 Tahun 2025Preview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Pasal Terkait1 dari 4 preview

PasalPasal 4Preview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Putusan Terkait1 dari 4 preview

PutusanPutusan PN Gunung Sitoli Nomor 7/Pid.Sus/2026/PN Gst — KDRT dan Pemaafan HakimPreview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Artikel Terkait1 dari 4 preview

ArtikelKemenkumham Terbitkan Aturan Pengetatan Remisi KoruptorPreview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.

Buka Premium