PERMENKUM Nomor 28 Tahun 2025

(1) Perencanaan penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 didahului dengan penyusunan
Naskah Kebijakan.
(2) Pemrakarsa mengajukan permohonan penyusunan
Naskah Kebijakan s ebagaimana dimaksud pada ayat (1 )
kepada Badan Strategi Kebijakan Hukum paling lambat
minggu keempat bulan April tahun berjalan untuk
Program Penyusunan Peraturan Menteri tahun berikutnya
disertai dengan usulan urgensi.
- 4 -
(3) Usulan urgensi s ebagaimana dimaksud pada ayat (2 )
memuat:
1. latar belakang dan tujuan penyusunan;
2. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
3. jangkauan dan arah pengaturan.