PERMENKUM Nomor 36 Tahun 2025

(1) Materi dalam pelaksanaan Penyuluhan Hukum
meliputi:
a. rancangan peraturan perundang - undangan;
b. peraturan perundang - undangan;
c. hukum tidak tertulis;
d. hukum internasional; dan
e. putusan pengadilan.
(2) Materi Penyuluhan Hukum disusun berdasarkan:
a. perencanaan Penyuluhan Hukum;
b. permohonan dari pemohon; dan/atau
c. kebijakan prioritas pemerintah.
(3) Dalam pembentukan peraturan perundang - undangan
Penyuluh Hukum dapat diikutsertakan pada kegiatan
partisipasi masyarakat yang bermakna atas
permohonan dari pemrakarsa untuk melakukan serap
aspirasi terhadap materi rancangan peraturan
perundang - undangan.
(4) Dalam pelaksanaan Penyuluhan Hukum,
Penyelenggara dapat menyusun materi Penyuluhan
Hukum berdasarkan perencanaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3.
(5) Dalam hal terdapat kebijakan prioritas pemerintah,
Menteri melalui Kepala BPHN dapat menentukan
prioritas materi Penyuluhan Hukum nasional dalam
pelaksanaan Penyuluhan Hukum.
(6) Penentuan prioritas materi Penyuluhan Hukum
nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun
dalam materi standar Penyuluhan Hukum nasional.
(7) Selain materi standar sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) dapat ditambahkan dengan materi lain sesuai
kebutuhan pengguna materi.
Bagian Keempat
Pemantauan dan Evaluasi