PERMENKUM Nomor 36 Tahun 2025

(1) Pelaksanaan Penyuluhan Hukum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan metode:
a. Penyuluhan Hukum langsung;
b. Penyuluhan Hukum tidak langsung.
(2) Penyuluhan Hukum langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara bertatap
muka secara langsung antara Penyuluh Hukum dan
Sasaran Penyuluhan Hukum.
(3) Penyuluhan Hukum tidak langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui
media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran
media yang tersedia.