☰Daftar Isi Regulasi9 Pasal

PORTAL REGULASIPERMENLU

PERMENLU Nomor 8 Tahun 2025

Tentang

Penggunaan Aplikasi Keuangan Pada Kementerian Luar Negeri

Sedang dibacaPasal 6Pasal 6 dari 9

● Berlaku ◆ Sumber Resmi

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

8Nomor

2025Tahun Terbit

9Total Pasal

—Total Dibaca

Naskah Berlaku Metadata Status & Riwayat Sumber Resmi

Cari hanya dalam regulasi ini.

POSISI BACAPasal 6 dari 9

67%

TEKS RESMI

Pasal 6

(1) Surat usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat ( 4 ) disampaikan pejabat pimpinan tinggi madya
atau pejabat yang setingkat pada
Kementerian/Lembaga T eknis kepada Sekretaris
Jenderal Kementerian .
(2) Surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
memuat:
a. kesediaan untuk dilakukan uji coba sistem;
b. kesanggupan melakukan perikatan dalam
perjanjian kerja sama;
c. kesediaan melakukan pertukaran data keuangan;
dan
d. narahubung berupa nama, jabatan, dan alamat
surat elektronik resmi.
(3) Surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan dengan melampirkan dokumen
pendukung berupa konsep perjanjian kerja sama.

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →

IkanDisebut dalam Pasal 6

Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…

PejabatDisebut dalam Pasal 6

Pejabat adalah seseorang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diangkat atau diberi tugas, jabatan, kewenangan, atau tanggung jawab tertentu…

Pejabat Pimpinan Tinggi MadyaDisebut dalam Pasal 6

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya adalah istilah dalam hukum aparatur sipil negara yang digunakan untuk memahami aspek yang berkaitan…

PerikatanDisebut dalam Pasal 6

Perikatan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks hubungan perdata, perikatan, atau transaksi antar pihak. Makna, ruang lingkup,…

PerjanjianDisebut dalam Pasal 6

Perjanjian adalah hubungan hukum yang lahir dari kesepakatan para pihak dan menimbulkan hak serta kewajiban. Uraian ini merupakan…

Perjanjian KerjaDisebut dalam Pasal 6

Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban…

SMART CONNECTIONS

Related Legal Intelligence

Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.

Istilah Terkait1 dari 4 preview

IstilahIntegrasi Sistem OSS dengan Kementerian LembagaPreview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Regulasi Terkait1 dari 4 preview

RegulasiPERMEN P2MI/BP2MI Nomor 28 Tahun 2025Preview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Pasal Terkait1 dari 4 preview

PasalPasal 5Preview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Putusan Terkait1 dari 2 preview

PutusanPutusan PN Gunung Sitoli Nomor 7/Pid.Sus/2026/PN Gst — KDRT dan Pemaafan HakimPreview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Artikel Terkait1 dari 4 preview

ArtikelApa Perbedaan Undang-Undang, Perppu, PP, Perpres, dan Perda?Preview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.

Buka Premium