MIMBAR HUKUM by mimbarbangsa.com
Premium
PORTAL REGULASIPERMENLU

PERMENLU Nomor 8 Tahun 2025

Tentang

Penggunaan Aplikasi Keuangan Pada Kementerian Luar Negeri

Sedang dibacaPasal 8Pasal 8 dari 9
● Berlaku ◆ Sumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→
Bagikan
WhatsAppFacebookXTelegram
PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →
8Nomor
2025Tahun Terbit
9Total Pasal
—Total Dibaca
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 8 dari 9
89%
TEKS RESMI

Pasal 8

(1) Dalam hal uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 ayat (3) telah selesai, Sekretaris Jenderal Kementerian
dan pejabat pimpinan tinggi madya atau pejabat yang
setingkat Kementerian/Lembaga Teknis
menandatangani p erjanjian k erja s ama.
(2) Perjanjian k erja s ama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling sedikit memuat:
a. tujuan dan maksud perjanjian;
b. tugas dan wewenang para pihak;
c. data dan sistem yang digunakan;
d. penanganan gangguan sistem dan jaringan;
e. penyelesaian perselisihan; dan
f. k eadaan k ahar .
(3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditandatangan i paling lama pad a tanggal 31 Maret
202 6 .

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →
Para PihakDisebut dalam Pasal 8

Para Pihak adalah subjek hukum, baik menurut hukum perdata maupun hukum publik, yang terkait dalam hubungan atau sengketa…

 PejabatDisebut dalam Pasal 8

Pejabat adalah seseorang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diangkat atau diberi tugas, jabatan, kewenangan, atau tanggung jawab tertentu…

 Pejabat Pimpinan Tinggi MadyaDisebut dalam Pasal 8

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya adalah istilah dalam hukum aparatur sipil negara yang digunakan untuk memahami aspek yang berkaitan…

 PerjanjianDisebut dalam Pasal 8

Perjanjian adalah hubungan hukum yang lahir dari kesepakatan para pihak dan menimbulkan hak serta kewajiban. Uraian ini merupakan…

 Perjanjian KerjaDisebut dalam Pasal 8

Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban…

 PersDisebut dalam Pasal 8

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang menjalankan kegiatan jurnalistik melalui berbagai jenis media dan saluran.…

 WewenangDisebut dalam Pasal 8

Wewenang adalah hak badan atau pejabat pemerintahan untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengertian tersebut digunakan…
SHARE

Bagikan Pasal Ini

WAWhatsApp fFacebook 𝕏X ✈Telegram

REGULASI TERBARU

  1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
  2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
  3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
  4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
  5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045