PERMENLU Nomor 8 Tahun 2025

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Sistem SIMKEU yang selanjutnya disebut SIMKEU
adalah aplikasi keuangan yang dibangun oleh
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang luar negeri untuk pembukuan
terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran yang
dilakukan pada satuan kerja perwakilan diplomatik
dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang
ber kedudukan di luar negeri dan/atau dalam negeri .
2. Sistem Nota Hasil Verifikasi yang selanjutnya disebut
NHV adalah aplikasi keuangan yang dibangun
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang luar negeri untuk menyusun
dan menyampaikan cat atan hasil verifikasi dari b iro
k euangan kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang luar negeri atas
pertanggungjawaban keuangan bulanan satuan kerja
Ka. Rokum Plt. Sekjen Ka. Rokeu
- 3 -
perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler
Republik Indonesia maupun j awaban Nota Hasil
Verifikasi dari satuan kerja perwakilan diplomatik dan
perwakilan konsuler Republik Indonesia kepada biro
keuangan kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang luar negeri .
3. Kementerian adalah k ementerian yang
menyelenggarakan urusa n pemerintahan di bidang
luar negeri.
4. Kementerian/Lembaga Teknis adalah k ementerian
negara/ l embaga non kementerian negara yang
memiliki atase teknis / staf teknis di luar negeri.
5. Biro Keuangan adalah satuan kerja yang mempunyai
tugas merumuskan, melaksanakan, dan
mengoordinasikan kebijakan pelaksanaan anggaran,
pengendalian anggaran, verifikasi anggaran, akuntansi
dan pelaporan keuangan, serta perbendaharaan.
6. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah
unit organisasi lini kementerian nega ra/lembaga yang
melaksanakan kegiatan kementerian negara/lembaga
dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab
penggunaan anggaran.
7. Menteri adalah m enteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
8. Perwakilan Republik Indonesia yang se lanjutnya
disebut Perwakilan adalah perwakilan diplomatik dan
perwakilan konsuler Republik Indonesia yang
berkedudukan di luar negeri dan/atau dalam negeri
untuk secara resmi mewakili dan memperjuangkan
kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik
I ndonesia pada negara penerima dan/atau pada
organisasi internasional perserikatan bangsa - bangsa
dan non - perserikatan bangsa - bangsa.
9. Atase Teknis/Staf Teknis adalah pegawai negeri dari
kementerian negara/lembaga pemerintah non
kementerian selain Kementerian , yang ditempatkan di
Perwakilan diplomatik/konsuler tertentu untuk
melaksanakan tugas yang menjadi bidang wewenang
kementerian negara atau lembaga pemerintah non
kementerian.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA
adalah pejabat pemegang kewenan gan penggunaan
anggaran kementerian negara/ l embaga teknis .
11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat
KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA
untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan
tanggung jawab penggunaan anggaran
negara/ lembaga yang bersangkutan pada kementerian
negara/ lembaga teknis .
12. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat
PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh
PA /KPA untuk mengambil keputusan dan/atau
tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran at as
beban a nggaran pendapatan dan belanja negara.
Ka. Rokum Plt. Sekjen Ka. Rokeu
- 4 -
13. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang
selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang
diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan
pengujian atas permintaan pembayaran dan
menerbitkan perintah pembayaran.
14. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk
untuk menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan, dan mem p ertanggungjawabkan
uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka
pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara
pada kantor / S atker kementerian negara/lembaga
pemerintah non kementerian.
15. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya
disingkat BPP adalah orang yang ditunjuk untuk
membantu Bendahara Pengeluaran untuk
melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna
kelancaran p elaksanaan kegiatan tertentu.
16. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk
menerima, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan
uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan
anggaran pendapatan dan belanja negara pada
kantor/ S atker kementerian negara/lembaga
pemerintahan non kementerian.
17. Sistem SAKTI yang selanjutnya disebut SAKTI adalah
sistem yang mengintegrasikan proses perencanaan dan
penganggaran, pelaksanaan, serta
pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan
belanja negara pada instansi pemerintah, yang
merupakan bagian dari s i stem pengelolaan keuangan
negara.
18. Interkoneksi adalah proses pertukaran data keuangan
S atker Atase Teknis/Staf Teknis yang ada pada
SIMKEU dengan SAKTI.