MIMBAR HUKUM by mimbarbangsa.com
Premium
PORTAL REGULASIPERPRES

PERPRES Nomor 13 Tahun 2026

Tentang

Pengelolaan Kesehatan

Sedang dibacaPasal 20Pasal 18 dari 26
● Berlaku ◆ Sumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→
Bagikan
WhatsAppFacebookXTelegram
PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →
13Nomor
2026Tahun Terbit
26Total Pasal
—Total Dibaca
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 18 dari 26
69%
TEKS RESMI

Pasal 20

SK No 275066 A
PRESIDEN
REPUBUK INDONESIA
-9 -
Pasal 20
(1) Pemerintah Pusat berwenang memberikan teguran lisan,
teguran tertulis, dan pemberian disinsentif kepada
Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah
kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal
berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi:
a. pen5rusunan perencanaan pembangunan Kesehatan
bertentangan dengan rencana pembangunan jangka
panjang nasional, rencana pembangunan jangka
menengah nasional, rencana induk bidang Kesehatan,
dan rencana kerja pemerintah;
b. pelaksanaan Upaya Kesehatan dan Sumber Daya
Kesehatan di daerah tidak sesuai dengan strategi
pembangunan nasional;
c. terdapat ketidakpatuhan dalam pelaporan capaian
sasaran pembangunan Kesehatan; dan/atau
d. terdapat ketidakpatuhan dalam pelaporan realisasi
anggaran Kesehatan.
(21 Teguran lisan, teguran tertulis, dan pemberian disinsentif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PUSAT,
PEMERINTAH DAERAH, DAN PEMERINTAH DESA

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →
KesehatanDisebut dalam Pasal 20

Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang secara fisik, jiwa, dan sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkan…

 AnakDisebut dalam Pasal 20

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana digunakan dalam rezim…

 DesaDisebut dalam Pasal 20

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat,…

 IkanDisebut dalam Pasal 20

Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…

 PatenDisebut dalam Pasal 20

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu.…

 PelaporDisebut dalam Pasal 20

orang yang menyampaikan laporan mengenai dugaan tindak pidana atau informasi hukum kepada pejabat atau lembaga yang berwenang menurut…

 Pemerintah DaerahDisebut dalam Pasal 20

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan…

 Pemerintah DesaDisebut dalam Pasal 20

Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan…
SHARE

Bagikan Pasal Ini

WAWhatsApp fFacebook 𝕏X ✈Telegram

REGULASI TERBARU

  1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
  2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
  3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
  4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
  5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045