☰Daftar Isi Regulasi28 Pasal

PORTAL REGULASIPERPRES

PERPRES Nomor 16 Tahun 2025

Tentang

Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia

Sedang dibacaPasal 15Pasal 15 dari 28

● Berlaku ◆ Sumber Resmi

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

16Nomor

2025Tahun Terbit

28Total Pasal

—Total Dibaca

Naskah Berlaku Metadata Status & Riwayat Sumber Resmi

Cari hanya dalam regulasi ini.

POSISI BACAPasal 15 dari 28

54%

TEKS RESMI

Pasal 15

(1) Lembaga Sertifikasi ISPO yang tidak melakukan penilikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikenai
sanksi administratif oleh KAN.
(21 Sanksi administratif sebagaimana dimalsud pada ayat (1)
berupa pembekuan atau pencabutan sertifikat akreditasi
sebagai Lembaga Sertifikasi ISPO.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenacm
sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dalam Peraturan Badan Standardisasi Nasional.
Bagran Kelima
Pembiayaan

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →

AkreditasiDisebut dalam Pasal 15

Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal terhadap kompetensi lembaga atau pihak tertentu untuk melakukan kegiatan penilaian kesesuaian sesuai…

Badan Standardisasi NasionalDisebut dalam Pasal 15

Badan Standardisasi Nasional adalah istilah dalam hukum standardisasi dan penilaian kesesuaian yang menjelaskan subjek, objek, kegiatan, lembaga, dokumen,…

IkanDisebut dalam Pasal 15

Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…

KreditDisebut dalam Pasal 15

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam yang mewajibkan peminjam…

PeraturanDisebut dalam Pasal 15

Peraturan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…

Sanksi AdministratifDisebut dalam Pasal 15

Sanksi Administratif adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup,…

StandardisasiDisebut dalam Pasal 15

Standardisasi adalah istilah dalam hukum standardisasi dan penilaian kesesuaian yang menjelaskan subjek, objek, kegiatan, lembaga, dokumen, standar, kewenangan,…

Standardisasi NasionalDisebut dalam Pasal 15

Standardisasi Nasional adalah istilah dalam hukum standardisasi dan penilaian kesesuaian yang menjelaskan subjek, objek, kegiatan, lembaga, dokumen, standar,…

SMART CONNECTIONS

Related Legal Intelligence

Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.

Istilah Terkait1 dari 4 preview

IstilahKetentuan Sanksi Administratif PerfilmanPreview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Regulasi Terkait1 dari 4 preview

RegulasiPERATURAN OJK Nomor 3 Tahun 2025Preview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Pasal Terkait1 dari 4 preview

PasalPasal 14Preview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Artikel Terkait1 dari 4 preview

ArtikelApa Perbedaan Undang-Undang, Perppu, PP, Perpres, dan Perda?Preview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.

Buka Premium