MIMBAR HUKUM by mimbarbangsa.com
Premium
PORTAL REGULASIPERPRES

PERPRES Nomor 16 Tahun 2025

Tentang

Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia

Sedang dibacaPasal 11Pasal 11 dari 28
● Berlaku ◆ Sumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→
Bagikan
WhatsAppFacebookXTelegram
PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →
16Nomor
2025Tahun Terbit
28Total Pasal
—Total Dibaca
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 11 dari 28
39%
TEKS RESMI

Pasal 11

(1) lembaga Sertifikasi ISPO wajib menyampaikan laporan
kepada Komite ISPO melalui sekretariat ISPO dan KAN
mengenai:
a. sertifikat ISPO yang telah diterbitkan; dan
b. Pelaku Usaha yang sedang melakukan perbaikan
untuk pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO.
Lembaga yang
l2l Sertifikasi ISPO tidak menyampaikan
laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai
sanksi administratif oleh KAN.
(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berupa:
a. teguran tertulis;
b. pembekuan sertifikat akreditasi sebagai Lembaga
Sertifikasi ISPO; dan/ atau
c. pencabutan sertifikat akreditasi sebagai lembaga
Sertilikasi ISPO.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan
sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diatur dalam Peraturan Badan Standardisasi Nasional.
Pasal 12. . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →
AkreditasiDisebut dalam Pasal 11

Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal terhadap kompetensi lembaga atau pihak tertentu untuk melakukan kegiatan penilaian kesesuaian sesuai…

 Badan Standardisasi NasionalDisebut dalam Pasal 11

Badan Standardisasi Nasional adalah istilah dalam hukum standardisasi dan penilaian kesesuaian yang menjelaskan subjek, objek, kegiatan, lembaga, dokumen,…

 IkanDisebut dalam Pasal 11

Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…

 KreditDisebut dalam Pasal 11

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam yang mewajibkan peminjam…

 Pelaku UsahaDisebut dalam Pasal 11

Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi di wilayah…

 PeraturanDisebut dalam Pasal 11

Peraturan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…

 Sanksi AdministratifDisebut dalam Pasal 11

Sanksi Administratif adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup,…

 StandardisasiDisebut dalam Pasal 11

Standardisasi adalah istilah dalam hukum standardisasi dan penilaian kesesuaian yang menjelaskan subjek, objek, kegiatan, lembaga, dokumen, standar, kewenangan,…
SHARE

Bagikan Pasal Ini

WAWhatsApp fFacebook 𝕏X ✈Telegram

REGULASI TERBARU

  1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
  2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
  3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
  4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
  5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045