MIMBAR HUKUM by mimbarbangsa.com
Premium
PORTAL REGULASIPERPRES

PERPRES Nomor 16 Tahun 2025

Tentang

Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia

Sedang dibacaPasal 7Pasal 7 dari 28
● Berlaku ◆ Sumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→
Bagikan
WhatsAppFacebookXTelegram
PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →
16Nomor
2025Tahun Terbit
28Total Pasal
—Total Dibaca
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 7 dari 28
25%
TEKS RESMI

Pasal 7

(1) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) dan ayat (2) mengajukan permohonan Sertilikasi
ISPO kepada Lembaga Sertifikasi ISPO.
(21 Permohonan Sertilikasi ISPO yang diajukan oleh Pekebun
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a
harus dilengkapi dengan dokumen:
a. tanda daftar usaha perkebunan; dan/ atau
b. bukti hak atas tanah atau surat
pernyataan penguasaan Iisik bidang tanah atau dasar
penguasaan atas tanah.
(3) Permohonan . . .
lIiI*TfaI{Il
K INDONESIA
(3) Permohonan Sertifikasi ISPO yang diajukan oleh
Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf b harus dilengkapi dengan dokumen:
a. penzinan berusaha perkebunan;
b. bukti hak atas tanah; dan
c. persetujuan lingkungan.
(4) Permohonan Sertifikasi ISPO yang diajukan oleh
Perusahaan Industri Hilir dan/atau Perusahaan Bioenergi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus
dilengkapi dengan dokumen:
a. perizinan berusaha di bidang industri hilir dan/ atau
izin usaha bahan bakar nabati, biomassa, atau biogas;
dan
b. sertifikat ISPO untuk kegiatan Usaha Perkebunan
Kelapa Sawit.

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →
EnergiDisebut dalam Pasal 7

Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, atau elektromagnetika.

 IzinDisebut dalam Pasal 7

Izin adalah keputusan pejabat berwenang yang menyatakan persetujuan atas permohonan warga sesuai peraturan perundang-undangan. Pengertian tersebut digunakan dalam…

 Pelaku UsahaDisebut dalam Pasal 7

Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi di wilayah…

 PerizinanDisebut dalam Pasal 7

Perizinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup, syarat,…

 Perizinan BerusahaDisebut dalam Pasal 7

Perizinan Berusaha adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks badan usaha, tata kelola perusahaan, atau kepailitan. Makna, ruang…

 PermohonanDisebut dalam Pasal 7

pengajuan kepada pengadilan untuk memperoleh penetapan atau keputusan dalam perkara yang bersifat voluntair atau menurut undang-undang diajukan melalui…

 PersDisebut dalam Pasal 7

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang menjalankan kegiatan jurnalistik melalui berbagai jenis media dan saluran.…

 PersetujuanDisebut dalam Pasal 7

Persetujuan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup, syarat,…
SHARE

Bagikan Pasal Ini

WAWhatsApp fFacebook 𝕏X ✈Telegram

REGULASI TERBARU

  1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
  2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
  3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
  4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
  5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045