MIMBAR HUKUM by mimbarbangsa.com
Premium
PORTAL REGULASIPERPRES

PERPRES Nomor 16 Tahun 2025

Tentang

Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia

Sedang dibacaPasal 16Pasal 16 dari 28
● Berlaku ◆ Sumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→
Bagikan
WhatsAppFacebookXTelegram
PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →
16Nomor
2025Tahun Terbit
28Total Pasal
—Total Dibaca
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 16 dari 28
57%
TEKS RESMI

Pasal 16

(l) Biaya proses Sertilikasi ISPO dibebankan kepada Pelaku
Usaha yang mengajukan Sertifikasi ISPO.
Dalam hal Sertifikasi ISPO diajukan oleh Pelaku Usaha
l2l
Pekebun, biaya proses Sertilikasi ISPO bersumber dari:
a. dana yang dihimpun oleh badan yang melakukan
pengelolaan dana perkebunan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
pengelolaan dana perkebunan;
b. anggaran pendapatan dan belanja negara;
c. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/ atau
d. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Biaya proses Sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), digunakan paling sedikit untuk:
a. tanda daftar usaha perkebunan;
b. pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan;
c. Pelatihan Sistem Kendali Internal (Intemal Control
SystemlICS);
d. pendampingan;
e. sertifikasi; dan/atau
f. penilikan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur
dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusEln
pemerintahan di bidang perkebunan.
Bagian . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-t2-
Bagran Keenam
Sistem Informasi

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →
Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahDisebut dalam Pasal 16

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah istilah dalam hukum keuangan negara yang menjelaskan hak dan kewajiban negara yang…

 Anggaran Pendapatan dan Belanja NegaraDisebut dalam Pasal 16

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah istilah dalam hukum keuangan negara yang menjelaskan hak dan kewajiban negara yang…

 BankDisebut dalam Pasal 16

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk…

 Belanja NegaraDisebut dalam Pasal 16

Belanja Negara adalah istilah dalam hukum keuangan negara yang menjelaskan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan…

 IkanDisebut dalam Pasal 16

Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…

 InformasiDisebut dalam Pasal 16

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda yang mengandung nilai, makna, atau pesan yang dapat dilihat, didengar, atau…

 Pelaku UsahaDisebut dalam Pasal 16

Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi di wilayah…

 PeraturanDisebut dalam Pasal 16

Peraturan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…
SHARE

Bagikan Pasal Ini

WAWhatsApp fFacebook 𝕏X ✈Telegram

REGULASI TERBARU

  1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
  2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
  3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
  4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
  5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045