MIMBAR HUKUM by mimbarbangsa.com
Premium
PORTAL REGULASIPERPRES

PERPRES Nomor 16 Tahun 2025

Tentang

Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia

Sedang dibacaPasal 6Pasal 6 dari 28
● Berlaku ◆ Sumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→
Bagikan
WhatsAppFacebookXTelegram
PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →
16Nomor
2025Tahun Terbit
28Total Pasal
—Total Dibaca
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 6 dari 28
21%
TEKS RESMI

Pasal 6

(1) Sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi ISPO.
(21 Lembaga Sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib terakreditasi oleh KAN sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
standardisasi dan penilaian kesesuaian.
(3) KAN melaporkan Lembaga Sertifikasi ISPO yang telah
terakreditasi kepada menteri yang menyelenggaralan
urusan pemerintahan di bidang perkebunan, menteri yang
menyelenggarakan urusErn pemerintahan di bidang
perindustrian, dan/atau menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang energi, serta Komite ISPO
secara berkala.
(4) kmbaga Sertifrkasi ISPO sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bertugas:
a. melalsanakan penilaian kesesuaian terhadap
pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO;
b. menerbitkan, membekukan sementara, atau
membatalkan sertilikat ISPO;
c. melalsanakan penilikan; dan
d. menindaklanjuti keluhan dan banding.
Bagian Ketiga
Persyaratan dan Tata Cara Sertifikasi

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →
AkreditasiDisebut dalam Pasal 6

Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal terhadap kompetensi lembaga atau pihak tertentu untuk melakukan kegiatan penilaian kesesuaian sesuai…

 AnakDisebut dalam Pasal 6

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana digunakan dalam rezim…

 BandingDisebut dalam Pasal 6

upaya hukum untuk meminta pengadilan tingkat yang lebih tinggi memeriksa kembali putusan sesuai jenis perkara dan ketentuan hukum…

 EnergiDisebut dalam Pasal 6

Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, atau elektromagnetika. Uraian ini merupakan…

 IkanDisebut dalam Pasal 6

Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…

 KreditDisebut dalam Pasal 6

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam yang mewajibkan peminjam…

 Penilaian KesesuaianDisebut dalam Pasal 6

Penilaian Kesesuaian adalah istilah dalam hukum standardisasi dan penilaian kesesuaian yang menjelaskan subjek, objek, kegiatan, lembaga, dokumen, standar,…

 PeraturanDisebut dalam Pasal 6

Peraturan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…
SHARE

Bagikan Pasal Ini

WAWhatsApp fFacebook 𝕏X ✈Telegram

REGULASI TERBARU

  1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
  2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
  3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
  4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
  5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045